Komunikasi Kabinet Dinilai Buruk, Presiden Prabowo Didesak Reshuffle Menteri

Porosdemokrasi — Komunikasi di lingkungan Istana dan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka belakangan ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan menilai koordinasi dan komunikasi antarpejabat di kabinet masih lemah sehingga kerap memunculkan pesan kebijakan yang tidak sinkron di ruang publik.

Masyarakat menilai sudah saatnya Presiden melakukan evaluasi terhadap para pembantunya agar lebih kompak dan komunikasi pemerintahan tidak terhambat. Lemahnya koordinasi dinilai dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengamat politik Wawan menyoroti bahwa momentum evaluasi kabinet sudah tidak bisa ditunda. Menurutnya, Presiden perlu melakukan perombakan kabinet secara tegas agar pemerintahan berjalan lebih solid,

“Sudah saatnya Presiden melakukan evaluasi dan bahkan perombakan kabinet. Siapa saja yang memiliki kinerja baik harus diberikan reward, sementara yang kinerjanya buruk harus mendapatkan punishment. Pemerintahan tidak boleh berjalan tanpa ukuran kinerja yang jelas,” ujar Wawan di jakarta (10/3).

Ia menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal memenangkan pemilu, tetapi memastikan amanat yang diberikan rakyat benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang nyata.

Publik menaruh harapan besar bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola hukum, menjaga kebebasan sipil, serta menegakkan prinsip keberlanjutan lingkungan di tengah situasi sosial politik yang semakin dinamis.

Satu tahun pemerintahan menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana janji politik tersebut benar-benar diwujudkan untuk mensejahterakan rakyat, bukan justru memperkaya pejabat atau kelompok tertentu.

Jika fase ini tidak dikritisi secara serius, kesalahan strategis berpotensi dibiarkan terus berlangsung dan bahkan menjadi normalitas baru yang merusak tata kelola pemerintahan.

Karena itu, Reshuffle yang tajam dan berbasis data dinilai penting untuk membongkar kesenjangan antara retorika politik dan realitas kebijakan di lapangan. Evaluasi atau Reshuffle tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan memastikan ruang publik tetap rasional dan faktual.

“Kritik dan evaluasi justru diperlukan agar kebijakan tidak dibangun di atas klaim keberhasilan sepihak melalui corong-corong pendengung,” kata Wawan.

Studi evaluasi terhadap satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran dilakukan tidak hanya untuk menilai aspek teknokratis pemerintahan, tetapi juga untuk memahami sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen akuntabilitas bagi publik, tetapi juga menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memperkuat efektivitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Dengan komposisi Kabinet Merah Putih yang sangat besar—terdiri dari puluhan menteri, wakil menteri, serta pejabat setingkat menteri—tantangan koordinasi di dalam pemerintahan memang tidak kecil. Tanpa komunikasi yang solid dan kepemimpinan yang tegas, potensi tumpang tindih kebijakan akan semakin besar.

Karena itu, evaluasi bahkan perombakan kabinet dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Kabinet Merah Putih

MENTERI NEGARA KABINET MERAH PUTIH

1. Djamari Chaniago, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
2. ⁠Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
3. ⁠Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
6. Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
7. Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.
8. Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara.
9. ⁠Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri.
10. Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri.
11. Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan.
12. Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama.
13. Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum.
14. Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia.
15. Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
16. ⁠Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai Menteri Keuangan.
17. Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. ⁠Brian Yuliarto, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
19. Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan.
20. Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan.
21. Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial.
22. ⁠Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
23. Mukhtarudin, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian.
25. ⁠Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan.
26. ⁠Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
27. Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum.
28. Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
29. Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
30. M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi.
31. Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan.
32. Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.
33. Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian.
34. Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan.
35. Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
36. ⁠Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
37. ⁠Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
38. ⁠Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
39. Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.
40. Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
41. Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
42. Ferry Joko Yuliantono, sebagai Menteri Koperasi.
43. Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
44. Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisata.
45. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
46. ⁠Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
47. Erick Thohir, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
48. Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh.

PEJABAT SETINGKAT MENTERI

1. Sanitiar Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung
2. Muhammad Herindra, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.
3. AM Putranto, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
4. Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden.
5. Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
6. Nugroho Sulistyo Budi, sebagai Kepala BSSN.
7. Muhammad Yusuf Ateh, sebagai Kepala BPKP.
8. Amalia Adininggar Widyasanti, sebagai Kepala BPS.
9. Jenderal Agus Subiyanto, sebagai Panglima TNI.
10. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai Kapolri.

WAKIL MENTERI KABINET MERAH PUTIH

1. Lodewijk Freidrich Paulus, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
2. Otto Hasibuan, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
3. Bambang Eko Suharyanto, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.
4. Juri Ardiantoro, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.
5. Bima Arya Sugiarto, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
6. Ribka Haluk, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
7. Akhmad Wiyagus, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
8. Muhammad Anis Matta, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
9. Arrmanatha Christiawan Nasir, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
10. Arif Havas, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
11. Doni Hermawan, sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
12. R. Muhammad Syafi’i, sebagai Wakil Menteri Agama.
13. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai Wakil Menteri Hukum.
14. Mugiyanto, sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia.
15. Silmy Karim, sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
16. Thomas AM Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan.
17. Suahasil Nazara, sebagai Wakil Menteri Keuangan.
18. Fajar Riza Ul haq, sebagai Wakil Menteri Pendidikan.
19. Atip Latipulhayat, sebagai Wakil Menteri Pendidikan.
20. Fauzan, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
21. Stella Christie, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
22. Giring Ganesha, sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.
23. Dante Saksono Harbuwono, sebagai Wakil Menteri Kesehatan.
24. Benjamin Paulus Octavianus, sebagai Wakil Menteri Kesehatan.
25. Agus Jabo Priyono, sebagai Wakil Menteri Sosial.
26. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
27. Christina Aryani, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI.
28. Dzulfikar Ahmad Tawala, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI.
29. Faisol Riza, sebagai Wakil Menteri Perindustrian.
30. Dyah Roro Esti Widya Putri, sebagai Wakil Menteri Perdagangan.
31. Yuliot, sebagai Wakil Menteri ESDM.
32. Diana Kusumastuti, sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.
33. Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
34. Ahmad Riza Patria, sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
35. Viva Yoga Mauladi, sebagai Wakil Menteri Transmigrasi.
36. Suntana, sebagai Wakil Menteri Perhubungan.
37. Angga Raka Prabowo, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
38. Nezar Patria, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
39. Sudaryono, sebagai Wakil Menteri Pertanian.
40. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
41. Didit Herdiawan, sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
42. Ossy Dermawan, sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.
43. Febrian Alphyanto Ruddyard, sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.
44. Purwadi Arianto, sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
45. Kartiko Wirjoatmodjo, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.
46. Dony Oskaria, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN.
48. Diaz Faisal Malik Hendropiyono, sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
49. Todotua Pasaribu, sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Farida Farichah, sebagai Wakil Menteri Koperasi.
51. Helvi Yuni, sebagai Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
52. Ni Luh Enik Ernawati, sebagai Wakil Menteri Pariwisaata.
53. Irene Umar, sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
54. Veronica Tan, sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
55. Taufik Hidayat, sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.
56. Muhammad Qodari, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan.
57. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh