Jakarata – Keberadaan komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dan media sosial Agus Partono menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran komisaris di seluruh BUMN beserta anak, cucu, hingga perusahaan afiliasinya.
Menurut Agus, publik berhak mengetahui apakah pengisian jabatan komisaris benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan bisnis perusahaan atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh kedekatan politik. Ia berpendapat bahwa apabila jabatan strategis di BUMN didominasi oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
“Presiden Prabowo perlu mengecek satu per satu jajaran komisaris BUMN. Gaji komisaris bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Belum lagi BUMN memiliki anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga perusahaan afiliasi yang juga memiliki struktur komisaris. Publik tentu berhak mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan kinerja yang dihasilkan,” ujar Agus Partono saat menyampaikan tanggapannya di Widya Chandra, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Agus juga menyoroti masih adanya sejumlah BUMN yang mengalami tekanan keuangan atau bahkan mencatat kerugian, sehingga menurutnya evaluasi terhadap efektivitas fungsi komisaris menjadi penting. Ia menilai jabatan komisaris seharusnya menjadi instrumen pengawasan perusahaan, bukan sekadar posisi yang diberikan karena pertimbangan politik.
Evaluasi tersebut, lanjut Agus, perlu mencakup seluruh BUMN strategis, termasuk sektor energi, pertambangan, perbankan, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, farmasi, pangan, hingga kehutanan, agar tata kelola perusahaan negara semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak pemerintah maupun Kementerian BUMN terkait pandangan tersebut.
Berikut Daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia
- PT Pertamina
- PT Perusahaan Listrik Negara
- PT Mineral Industri Indonesia
- PT Perkebunan Nusantara III
- Perum Perhutani
- PT Rajawali Nusantara Indonesia
- Perum BULOG
- PT Bio Farma
- PT Biro Klasifikasi Indonesia
- PT Industri Kereta Api
- PT Krakatau Steel
- PT Pupuk Indonesia
- PT Len Industri
- PT Semen Indonesia
- PT Bank Mandiri
- PT Bank Negara Indonesia
- PT Bank Rakyat Indonesia
- PT Bank Tabungan Negara
- PT Bank Syariah Indonesia
- PT Danareksa
- PT ASABRI
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- PT Reasuransi Indonesia Utama
- PT Taspen
- Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
- PT Telkom Indonesia
- Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
- PT Adhi Karya
- PT Brantas Abipraya
- PT Hutama Karya
- PT PP
- PT Waskita Karya
- PT ASDP Indonesia Ferry
- PT Garuda Indonesia
- PT Jasa Marga
- PT Kereta Api Indonesia
- PT Pelabuhan Indonesia
- PT Pelayaran Nasional Indonesia
- PT Pos Indonesia
- Perum DAMRI
- PT Aviasi Pariwisata Indonesia
- Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
