Poros Demokrasi – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menegaskan DPR RI tidak memiliki alasan apa pun untuk membatasi kerja jurnalistik di lingkungan parlemen. Pembatasan peliputan dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi lembaga negara dan melemahkan demokrasi.
Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan sebagai lembaga negara sekaligus representasi rakyat, DPR seharusnya menjadi ruang paling terbuka bagi jurnalis untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.
“Saya tidak melihat alasan apa pun bagi DPR untuk menerapkan pembatasan terhadap media atau jurnalis dalam melakukan peliputan di parlemen,” kata Lucius, Senin, 2 Februari 2026.
Lucius menyoroti praktik pembatasan yang kerap dibungkus dengan alasan administratif atau pendataan wartawan. Menurutnya, dalih tersebut sering digunakan tanpa mekanisme yang transparan dan justru berujung pada penyaringan terhadap jurnalis.
“Proses administrasi jangan dijadikan alat untuk membatasi wartawan. Dengan alasan pendataan, DPR kerap melakukan pembatasan yang tidak jelas dasar dan tujuannya,” ujarnya.
Ia juga mengkritik peran organisasi wartawan yang beroperasi di lingkungan parlemen. Lucius mengingatkan organisasi pers tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kekuasaan parlemen yang ingin menutup akses informasi publik.
“Organisasi wartawan seharusnya melindungi kerja jurnalistik, bukan menjadi alat untuk memfilter atau mengendalikan kebebasan jurnalis dalam mencari berita,” tegasnya.
Menurut Lucius, pembatasan terhadap wartawan tidak hanya melanggar prinsip kebebasan pers, tetapi juga mencederai prinsip kerja parlemen yang seharusnya melibatkan publik dalam seluruh proses pengambilan kebijakan.
Ia menilai penghambatan peliputan pers di DPR merupakan sinyal buruk bagi demokrasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers justru harus diberi ruang seluas-luasnya untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
“Pers yang dikendalikan oleh figur tertentu di parlemen pada dasarnya sedang membunuh demokrasi di tempat yang seharusnya menjadi panggung utama demokrasi itu sendiri,” kata Lucius.
