Poros Demokrasi – Sejumlah wartawan mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses peliputan di Gedung DPR RI, meski telah mengikuti mekanisme dan prosedur resmi yang ditetapkan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik tidak transparan di internal pengelolaan penerbitan kartu pers DPR RI.
Wartawan yang merasa dijegal menyayangkan sikap oknum-oknum tertentu yang justru mempersulit kerja jurnalistik. Situasi tersebut menimbulkan kesan DPR RI sebagai lembaga tertutup, seolah terdapat agenda yang tidak ingin diketahui publik, Jakarta, (2/2/26).
Salah satu wartawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kejanggalan dalam proses penerbitan ID Card Pers DPR RI.
“Kami sudah mengikuti semua prosedur. Tapi yang mendapatkan kartu justru orang-orang tertentu, yang terlihat dekat dengan pengurus. Ini aneh dan patut dipertanyakan,” ujarnya.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan fungsi DPR RI sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Wartawan yang ingin memberitakan aktivitas dan kebijakan DPR justru dipersulit, padahal jurnalis merupakan bagian dari rakyat dan berperan menyampaikan informasi publik.
Di sisi lain, pengamanan ketat oleh petugas pengamanan dalam (Pamdal) dinilai berlebihan dan minim komunikasi. Padahal, operasional pengamanan tersebut dibiayai oleh negara melalui pajak rakyat. Gedung DPR RI sendiri dibangun dari uang publik, sehingga seharusnya tidak menjadi ruang eksklusif bagi kelompok tertentu.
Persyaratan kepemilikan ID Card Pers DPR RI memang diberlakukan. Namun ketika proses pengurusannya telah ditempuh sesuai ketentuan dan tetap dipersulit, muncul dugaan adanya upaya menutup-nutupi sesuatu.
Lebih ironis lagi, wartawan yang dianggap “satu haluan” justru dengan mudah memperoleh akses. Praktik ini dinilai mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan pers, serta menunjukkan demokrasi tidak sedang berjalan sehat.
Para wartawan berharap ada evaluasi menyeluruh dan solusi konkret agar akses peliputan di DPR RI dilakukan secara adil, terbuka, dan profesional.
Selain itu, transparansi anggaran publikasi DPR RI juga dipertanyakan. Berapa besar anggaran yang dialokasikan, media mana saja yang menerima, dan apa dasar penunjukannya. Mengingat anggaran tersebut berasal dari uang negara, maka setiap rupiah wajib terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
DPR RI kerap disebut sebagai “rumah rakyat”. Namun kenyataannya, rakyat melalui wartawan justru kesulitan masuk. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: untuk siapa rumah itu sebenarnya dibangun, dan siapa yang benar-benar diwakili.
