Jakarta – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, melontarkan kritik keras terhadap hasil survei SMRC yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di kisaran 51 persen.
Saat berbicara di hadapan wartawan di Jakarta, Jumat (1/8), Jerry bahkan menyebut hasil survei tersebut sebagai sesuatu yang patut dipertanyakan.
“Saya kira survei SMRC soal tingkat kepuasan publik yang berada di kisaran 51 persen adalah hoaks. Saya mau tanyakan apa indikator yang digunakan dan siapa saja respondennya,” kata Jerry.
Ia mengaku curiga metode pengambilan sampel tidak dilakukan secara objektif. Menurutnya, perlu ada keterbukaan mengenai basis data responden agar publik dapat menilai validitas survei tersebut.
“Saya curiga banyak diambil sampling di media sosial yang notabene banyak akun bodong dan buzzer. Atau respondennya para pendukung dan relawan Jokowi. Kalau mau buka database respondennya akan ketahuan nama, alamat, akun, pekerjaan, umur, dan juga tinggal di mana,” ujarnya.
Jerry juga menyoroti aspek teknis pengambilan sampel. Menurutnya, responden yang berdomisili di luar negeri maupun yang belum memiliki hak pilih semestinya tidak dimasukkan dalam survei politik nasional.
“Kalau tinggal di luar negeri tak bisa diambil sampelnya. Apalagi usianya 15 tahun yang belum bisa memilih presiden. Jadi ini ngawur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jerry menduga SMRC memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ia bahkan menilai lembaga survei tersebut bekerja berdasarkan pesanan, meski tidak menyampaikan bukti atas tuduhan tersebut.
“Saya pikir SMRC adalah kolega dan jaringan pendukung Jokowi. Saiful Mujani sempat juga dilaporkan. Jadi lembaga ini saya pikir pesanan,” katanya.
Jerry juga mempertanyakan konsistensi hasil survei terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Survei dulu kinerja Gibran tingkat kepuasan publiknya sekitar 30 persen. Ini bagian menjatuhkan kredibilitas Prabowo dan juga bagian dari pelemahan pemerintahannya,” ujarnya.
Menurut Jerry, apabila survei dilakukan secara objektif, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo seharusnya berada pada kisaran 65 hingga 75 persen.
Ia kemudian membandingkan dengan sejumlah lembaga survei di Amerika Serikat yang menurutnya memiliki metodologi lebih transparan.
“Beda dengan pola lembaga survei di Amerika seperti Rasmussen, Emerson, Fox, Harvard, Quinnipiac, dan lainnya. Metodenya dan respondennya jelas, tidak ada unsur pesanan. Padahal di tahun ini tingkat kepuasan publik Prabowo tembus 80 persen. Turun menjadi 30 persen atau 51 persen ini kan aneh,” pungkasnya.
