Jakarta – Ramainya isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih mendapat perhatian dari pengamat politik dan media sosial, Agus Partono. Ia menyatakan mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto apabila benar akan melakukan evaluasi dan perombakan kabinet.
Menurut Agus, reshuffle menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menghilangkan stigma bahwa pemerintahannya masih berada di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Karena itu, ia menilai Presiden perlu melakukan penyegaran dengan mengganti para menteri yang dinilai masih memiliki kedekatan politik dengan pemerintahan sebelumnya dan mengisinya dengan figur-figur yang lebih kompeten serta berorientasi pada kinerja.
Agus menyebut sejumlah pejabat yang kerap dikaitkan publik dengan era pemerintahan Jokowi, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, Agus juga meminta Presiden Prabowo mengevaluasi para pembantunya yang dinilai gagal menjalankan tugas. Ia menyinggung kondisi nilai tukar rupiah yang menurutnya melemah hingga menyentuh Rp18.111 per dolar AS pada 30 Juli 2026 sebagai salah satu indikator yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Agus juga menyebut sejumlah pejabat lain yang baru masuk kabinet namun sering dikaitkan publik dengan lingkaran pemerintahan sebelumnya, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bagoes Oka.
Menurut Agus, apabila Presiden Prabowo berani melakukan perombakan berdasarkan evaluasi objektif terhadap kinerja, maka anggapan bahwa dirinya tidak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang Presiden Jokowi dapat ditepis.
Ia juga menilai berbagai kebijakan pemerintah belakangan ini kerap menuai kritik dan mengecewakan masyarakat. Ramainya isu mengenai potensi aksi demonstrasi besar dalam waktu dekat, menurutnya, patut menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Lebih lanjut, Agus berpendapat Presiden perlu mewaspadai kemungkinan adanya kebocoran informasi dari lingkungan internal pemerintahan. Namun, ia menegaskan hal tersebut hanyalah dugaan yang perlu dibuktikan dan tidak boleh disimpulkan tanpa dasar yang kuat. Menurutnya, Presiden perlu memastikan loyalitas seluruh jajaran kabinet agar kebijakan pemerintah tidak terganggu oleh kepentingan politik tertentu.
Di sisi lain, Agus juga menyoroti kinerja juru bicara Presiden yang dinilainya lambat dalam merespons berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlambatan komunikasi pemerintah membuat berbagai spekulasi berkembang lebih luas sebelum ada penjelasan resmi dari Istana, sehingga komunikasi publik pemerintah perlu diperkuat agar lebih cepat, tepat, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
