Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai peran DPR RI saat ini terbilang sangat minor dalam relasi antarlembaga negara. Menurutnya, meski secara konstitusional DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang sangat kuat, praktik politik justru membuat lembaga tersebut kehilangan daya kontrol terhadap pemerintah.
“Eksekutif jelas sangat dominan. Yudikatif juga memiliki peran yang jelas meski masih menghadapi persoalan kualitas penegakan hukum. Sementara legislatif, walaupun memiliki kewenangan yang sangat besar, justru seperti tersandera oleh praktik politik yang menjadikan partai politik sebagai satu-satunya sumber kekuasaan anggota DPR,” kata Lucius saat dihubungi lewat telepon 17 Juli 2026.
Ia menjelaskan, ketergantungan anggota DPR terhadap partai politik membuat dinamika politik di parlemen melemah. Menurutnya, ketika partai-partai lebih sibuk menjaga kepentingan internal dan loyalitas kepada koalisi pemerintah, fungsi pengawasan terhadap eksekutif menjadi tidak berjalan optimal.
“Ketika partai politik menjadi satu-satunya sumber kekuasaan anggota DPR, semua dinamika politik di parlemen menjadi lumpuh. Apalagi ketika partai-partai terjebak dalam lingkaran koalisi, loyalitas mereka akhirnya lebih ditentukan oleh posisi Presiden sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin koalisi,” ujarnya.
Lucius menilai kondisi tersebut membuat DPR kehilangan independensi. Menurutnya, sulit bagi DPR menjalankan fungsi kontrol apabila pihak yang diawasi juga memiliki pengaruh besar terhadap partai-partai yang menjadi kendaraan politik anggota DPR.
Di internal parlemen, ia menilai pimpinan DPR menjadi operator utama dalam menjaga soliditas koalisi. Dari lima pimpinan DPR, menurutnya hanya satu sosok yang terlihat paling dominan karena memiliki kedekatan dan kepercayaan dari Presiden sebagai pemimpin koalisi.
“Itulah mengapa terlihat di level pimpinan yang terdiri dari lima orang, hanya satu orang yang paling menonjol. Struktur kekuasaan yang terbentuk memang mengarah ke situ,” katanya.
Lucius menambahkan, cengkeraman koalisi terhadap partai-partai politik membuat pengendalian terhadap anggota DPR menjadi lebih mudah. Sebab, ketika Presiden memiliki pengaruh terhadap ketua-ketua partai yang berada di pemerintahan, maka representasi koalisi di parlemen juga memiliki ruang yang besar untuk mengonsolidasikan dukungan politik.
Di sisi lain, ia menilai Ketua DPR Puan Maharani yang berasal dari partai di luar koalisi pemerintahan justru terlihat tidak memiliki pengaruh yang setara. Menurutnya, posisi oposisi yang dinilai tidak lagi tegas turut melemahkan posisi Ketua DPR dalam menghadapi dominasi koalisi di parlemen.
“Relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan posisi partai-partai politik itu pada akhirnya memudahkan DPR berada dalam kendali satu orang pimpinan yang sekaligus merepresentasikan Presiden sebagai pemimpin koalisi. Karena itu, Dasco terlihat lebih dominan dibanding Ketua DPR Puan Maharani,” pungkas Lucius.
