Jakarta _ Dr. A.G. Socratez Yoman, International Human Rights Lawyer for West Papua, mengaitkan operasi aparat TNI di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dengan kepentingan ekonomi di Blok Wabu.
Dalam siaran tertulis, Minggu 29 Juni 2026, Socratez menyatakan operasi militer tersebut tidak terkait dengan TPNPB. Menurutnya, tujuan utama negara adalah menguasai tambang emas.
“Misi utama Negara ialah untuk kepentingan menguasai dan merampok tambang emas di Blok Wabu,” kata Socratez.
Ia menilai keberadaan warga sipil di Intan Jaya diposisikan sebagai penghalang eksploitasi. Socratez mendorong agar dilakukan investigasi independen dan operasi militer dihentikan di wilayah sipil.
Kodam XVII/Cenderawasih Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, Kodam XVII/Cenderawasih belum memberikan tanggapan terkait tudingan tersebut.
Sebelumnya, TNI menyatakan operasi di Intan Jaya dilakukan untuk menjaga keamanan, melindungi warga sipil, dan menegakkan hukum di wilayah tersebut.
Mengenal Blok Wabu, Wilayah Kaya Emas di Intan Jaya
Blok Wabu terletak di selatan Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Lokasinya sekitar 40 kilometer di utara tambang Grasberg.
Berdasarkan data sebelumnya, kawasan ini memiliki cadangan emas sekitar 8,1 juta ons. Data MIND ID pada 1999 mencatat potensi sumber daya 117,26 juta ton dengan kadar rata-rata 2,16 gram emas per ton.
Blok Wabu merupakan bekas konsesi PT Freeport Indonesia yang dikembalikan ke negara sebelum 2018. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut perusahaan tidak tertarik menambang di lahan 200.000 hektare itu.
Saat ini MIND ID dan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam disebut tertarik mengelola Blok Wabu. Antam menyatakan siap menggandeng BUMD jika dipercaya menjadi pengelola.
Masyarakat Adat Tolak Eksploitasi
Rencana eksploitasi di Blok Wabu ditolak masyarakat adat Suku Moni/Migani dan pegiat HAM. Penolakan itu terkait kekhawatiran hak ulayat, kerusakan lingkungan hutan, dan meningkatnya konflik bersenjata.
Pemerintah disebut masih menghadapi tantangan untuk mengelola blok ini, karena akses wilayah yang sulit dan penolakan dari masyarakat lokal. (Wahyudi)
