Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai peluang Presiden melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat relatif kecil. Menurutnya, Presiden lebih mengedepankan stabilitas politik dan soliditas koalisi dibanding menjadikan reshuffle sebagai instrumen utama untuk mengevaluasi kinerja para menteri.
Saat dihubungi wartawan pada Jumat (17/7/2026), ia mengatakan Presiden tampak lebih mengutamakan keseimbangan politik yang membuat pemerintahannya tetap nyaman dibanding melakukan perubahan kabinet demi meningkatkan kinerja.
“Saya kira Presiden nampak lebih mengutamakan keseimbangan politik yang membuatnya nyaman ketimbang menjadikan instrumen evaluasi kabinet untuk menunjang kinerja pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai evaluasi kinerja kabinet kemungkinan baru dilakukan apabila muncul persoalan besar yang melibatkan menteri tertentu.
“Maka evaluasi kinerja nampaknya tak akan dilakukan Presiden, kecuali ada masalah besar yang melibatkan menteri tertentu. Bagi Presiden, kenyamanan berkuasa dengan topangan kabinet yang mendukungnya secara penuh sudah cukup menjadi alasan untuk mempertahankan kabinet yang sudah berjalan,” katanya.
Menurutnya, reshuffle kabinet selalu berpotensi mengguncang dinamika politik, memicu berbagai spekulasi, serta menimbulkan gejolak yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Pergantian kabinet selalu bisa mengguncangkan dunia politik, memantik spekulasi, dan lain sebagainya. Itu semua bisa mengganggu kenyamanan berkuasa Presiden,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai aspek stabilitas politik masih menjadi pertimbangan utama dibanding evaluasi berbasis kinerja.
“Jadi, kinerja tampaknya bukan prioritas utama. Presiden lebih menyukai konsep stabilitas sehingga peluang reshuffle dalam waktu dekat dinilai kecil,” pungkasnya.
