Poros Demokrasi – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini menyusul temuan makanan busuk di Lampung serta insiden keracunan massal di Mojokerto, Jawa Timur, yang menimpa anak-anak penerima manfaat.
“Kami sangat prihatin. Anak-anak yang seharusnya mendapat asupan gizi justru terdampak keracunan atau menerima makanan tidak layak konsumsi. Ini alarm serius bahwa tata kelola dan pengawasan MBG harus diperbaiki secara menyeluruh,” ujar Neng Eem di kutip dari Fraksi pkb.com, Jumat (16/1/2026).
Ia menegaskan, kebersihan dan keamanan pangan merupakan harga mati dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, kelalaian sekecil apa pun dapat berujung pada risiko kesehatan yang serius.
Neng Eem juga menyoroti faktor cuaca musim hujan yang dinilai mempercepat proses pembusukan bahan pangan. Ia meminta SPPG tidak bekerja dengan pola normal, melainkan melakukan penyesuaian SOP sesuai kondisi cuaca dan tingkat kerawanan di lapangan.
“Risiko kontaminasi bisa terjadi di setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan di dapur, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah,” tegasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, legislator PKB ini menekankan empat langkah krusial yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama, pemeriksaan ketat kualitas dan kesegaran bahan pangan sebelum masuk proses pengolahan. Kedua, standar penyimpanan yang jelas, termasuk pengaturan suhu dan sistem distribusi agar makanan tetap layak konsumsi.
Ketiga, jaminan fasilitas yang higienis, mulai dari dapur, peralatan masak, hingga ketersediaan air bersih yang tidak boleh ditawar. Keempat, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas SPPG, karena merekalah penentu langsung kualitas MBG.
“Petugas harus terus di-upgrade. Jangan sampai kelalaian teknis mencederai tujuan besar program ini,” ujarnya.
Neng Eem mengingatkan, jika kasus serupa terus berulang, dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan anak-anak, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
“Kalau kepercayaan masyarakat runtuh, tujuan besar peningkatan gizi anak bangsa akan terganggu. Komisi IX DPR RI akan terus mengawal agar MBG berjalan aman, higienis, dan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
