Poros Demokrasi – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyampaikan keyakinannya bahwa pada 2027 masyarakat Indonesia siap menjadi pelaku yang produktif dalam ekonomi baru atau Prabowo Nomics. Hal tersebut disampaikannya saat tampil dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (15/1/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BP Taskin, Budiman memaparkan pandangan visioner sekaligus strategi konkret pemerintah dalam membangun keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diskusi tersebut menyoroti langkah dan mekanisme kerja BP Taskin dalam menekan angka kemiskinan, termasuk target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 sebagaimana menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.
Budiman menjelaskan, BP Taskin dibentuk untuk menyusun rencana induk, mengoordinasikan, mempercepat, serta merapikan data dan program pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga. Fokus utamanya adalah pengentasan kemiskinan secara mendasar melalui pemberdayaan, bukan sekadar bantuan tunai.
Mantan aktivis 1998 ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci. Melalui pembangunan sekolah rakyat yang terintegrasi di setiap kecamatan, masyarakat miskin usia sekolah diwajibkan mengenyam pendidikan dengan standar nasional bahkan internasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan daya saing generasi muda.
Di sisi lain, BP Taskin juga memastikan orang tua dari peserta didik dapat terintegrasi ke sektor-sektor produktif, baik formal maupun informal. Pada sektor formal, masyarakat diarahkan menjadi pekerja, sementara pada sektor informal didorong menjadi pelaku UMKM atau bagian dari koperasi, termasuk dalam program pelayanan makanan bergizi gratis. Dengan demikian, masyarakat miskin dapat terhubung langsung ke rantai pasok ekonomi dan memperoleh penghasilan berkelanjutan di daerah masing-masing.
Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, BP Taskin merencanakan pengalihan sebagian anggaran bantuan sosial ke program-program produktif, terutama pembukaan lapangan kerja. Budiman menyebut, masyarakat miskin yang masih produktif perlu diintegrasikan ke dalam sembilan sektor usaha ekonomi modern sebagai bagian dari industrialisasi yang membebaskan.
Sembilan sektor tersebut meliputi industri pangan, pengolahan, kesehatan, pendidikan, hunian, kreatif, digital, transportasi, serta energi terbarukan. Menurut Budiman, bantuan sosial ibarat pelampung yang sifatnya sementara, sementara industrialisasi adalah “perahu” yang memungkinkan masyarakat keluar dari kemiskinan secara mandiri.
“Sudah saatnya pengentasan kemiskinan tidak hanya memberikan pelampung. BP Taskin menyediakan sembilan perahu agar masyarakat miskin bisa berlayar menuju kehidupan yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (Wyd)
