Tangerang Selatan – Wahyudi, yang mengaku pernah menjadi bagian dari gerakan Reformasi 1998, menyampaikan pandangannya mengenai jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintahan baru mampu menghadirkan stabilitas ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, setelah beberapa bulan pemerintahan berjalan, Wahyudi menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, termasuk mempertimbangkan reshuffle terhadap menteri yang dinilai belum menjalankan tugas dan kebijakan secara efektif sesuai harapan rakyat.
“Jabatan menteri adalah amanah. Jika ada pembantu presiden yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sudah sewajarnya dilakukan evaluasi,” ujar Wahyudi saat diwawancarai di sebuah kafe di kawasan Tangerang Selatan, Rabu (2/7/2026).
Menurut Wahyudi, terdapat beberapa isu yang saat ini banyak menjadi pembahasan di tengah masyarakat.
Pertama, mengenai efektivitas dan kekompakan kabinet. Ia menilai masih terdapat program antarkementerian yang belum berjalan secara sinkron sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Kedua, terkait kondisi ekonomi masyarakat. Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan warga berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak goreng, yang masih berfluktuasi. Menurutnya, sebagian masyarakat belum merasakan dampak nyata dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah.
Ketiga, ia menyoroti komunikasi publik pemerintah yang dinilai masih perlu diperbaiki agar informasi mengenai berbagai kebijakan dapat tersampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Lebih lanjut, Wahyudi menegaskan bahwa pengisian jabatan menteri seharusnya mengedepankan prinsip meritokrasi.
Menurutnya, Presiden perlu mengevaluasi menteri yang tidak mencapai target kinerja, kurang hadir di tengah masyarakat, atau dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat.
“Ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah. Justru kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar bekerja untuk rakyat. Evaluasi kabinet merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi demi meningkatkan efektivitas pemerintahan,” katanya.
Wahyudi berharap evaluasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kinerja pemerintahan sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak minta yang sempurna. Kami hanya minta yang bekerja,” tutup Wahyudi.
