Jakarta – Bayangkan sebuah perang tanpa desing peluru atau ledakan rudal.
Sebuah negara kepulauan yang luas tiba-tiba lumpuh. Mesin pabrik berhenti. Kendaraan membeku di jalan raya. Aktivitas ekonomi seketika terhenti. Bukan karena invasi militer, melainkan karena keran impor minyak ditutup rapat selama tiga minggu.
Skenario itu bukan sekadar imajinasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, secara terbuka memperingatkan rapuhnya ketahanan energi Indonesia.
Angka yang Mengkhawatirkan: 21 Hari
Dalam pernyataan yang kini viral, Bahlil menegaskan Indonesia hanya memiliki cadangan energi yang cukup untuk sekitar 21 hari.
“Hari ini, kalau perang itu ada di Indonesia, enggak perlu rudal masuk. Cukup mereka menahan impor minyak 21 hari, maka kita selesai.”
Angka tersebut merujuk pada kapasitas penyimpanan cadangan energi nasional. Jika rantai pasok global terganggu, baik akibat konflik geopolitik, embargo, atau krisis logistik, Indonesia hanya memiliki waktu tiga minggu sebelum cadangan minyak menipis drastis.
Durasi ini jauh di bawah standar ketahanan energi internasional yang umumnya menargetkan cadangan minimal 90 hari.
Bayang-bayang State Capture
Pertanyaan berikutnya muncul secara logis: mengapa pembangunan cadangan energi nasional berjalan lambat?
Bahlil menyebut adanya resistensi dari kelompok yang ia sebut sebagai “deep state”. Dalam kajian politik ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai state capture.
State capture menggambarkan kondisi ketika kelompok kepentingan tertentu mampu memengaruhi bahkan mengendalikan proses pembuatan kebijakan negara demi keuntungan mereka sendiri.
Dalam konteks energi, ketergantungan tinggi pada impor membuka ruang keuntungan besar bagi jaringan importir. Ketika kapasitas penyimpanan nasional tetap rendah, ketergantungan tersebut terus terpelihara.
Akibatnya, setiap upaya memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk pembangunan tangki penyimpanan cadangan, kerap menghadapi hambatan.
Tekanannya bisa muncul dalam berbagai bentuk: lobi di balik layar, tekanan politik, hingga pembentukan opini publik melalui kampanye di media sosial.
Bahlil menyadari langkah memperkuat cadangan energi tidak akan berjalan tanpa perlawanan. Menurutnya, kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem impor akan berusaha mempertahankan situasi yang ada.
“Para importir pasti keluar lagi di sosmed, di meme-meme lagi ini barang. Karena orang sudah nyaman. Deep state inilah kelompok yang sudah nyaman terhadap kondisi yang ada,” ujar Bahlil.
Baginya, serangan di ruang digital hanyalah konsekuensi dari upaya mengubah sistem yang telah lama menguntungkan segelintir pihak.
Fokus pemerintah, kata Bahlil, adalah memperpanjang “napas” energi nasional melalui pembangunan infrastruktur penyimpanan yang lebih besar dan mandiri.
Pertarungan sebenarnya bukan berada di medan perang militer, melainkan pada keberanian negara melepaskan kebijakan dari pengaruh kelompok rente yang selama ini menikmati ketergantungan impor.
Pertanyaannya kini sederhana namun krusial: apakah Indonesia mampu merebut kembali kedaulatan energi sebelum batas rapuh 21 hari itu benar-benar diuji oleh krisis global?
