Poros Demokrasi – Penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) justru memantik polemik baru. Bukan semata soal kelayakan, melainkan karena kursi DPR yang ditinggalkannya otomatis berpindah ke putrinya sendiri, Adela Kanasya Adies, meski perolehan suara sang anak jauh di bawah ayahnya.
Pada Pemilu 2024, Adies Kadir yang merupakan politisi Partai Golkar meraih sekitar 147 ribu suara. Sementara Adela hanya mengantongi sekitar 12 ribu suara. Namun, berkat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), kursi DPR itu tetap jatuh ke tangan Adela.
Fenomena ini langsung menuai reaksi keras di media sosial. Warganet menilai praktik tersebut sebagai bentuk nepotisme terang-terangan yang mencederai semangat demokrasi dan meritokrasi, Jakarta, 30 Januari 2026.
“Padahal banyak anak Indonesia juara olimpiade internasional. Tapi DPR malah diisi orang-orang yang lolos karena garis keturunan. Kalau begini, sampai kiamat Indonesia tidak akan maju,” tulis seorang warganet.
Komentar lain menyebut kondisi ini sebagai bukti bahwa politik Indonesia masih dikuasai elite dan dinasti, bukan kompetensi. “Capek buka berita.
Tiap hari ada saja manuver absurd dari pemerintahan,” tulis akun lain.
Nama Adies Kadir sendiri bukan sosok tanpa kontroversi. Ia sempat menjadi sorotan publik usai pernyataannya yang menyebut tunjangan kos anggota DPR Rp3 juta per hari, dikalikan 26 hari kerja menjadi Rp78 juta per bulan, yang dinilai jauh dari realitas hidup masyarakat.
Kini, perpindahan kursi DPR ke putrinya semakin mempertegas kritik publik terhadap praktik politik dinasti. Di tengah jutaan pemilih yang berharap wakil rakyat lahir dari kompetensi dan integritas, proses politik justru kembali mempertontonkan jalur cepat berbasis relasi keluarga.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap kualitas demokrasi Indonesia, sekaligus mempertanyakan komitmen partai politik dalam mendorong regenerasi yang sehat dan adil.
