Jakarta – Dr. Jerry Massie, Ph.D., pengamat politik Indonesia sekaligus Direktur lembaga kajian Political and Public Policy Studies (P3S), melontarkan kritik tajam terhadap hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menempatkan Gibran Rakabuming Raka pada posisi unggul atas Presiden Prabowo Subianto.
Jerry mempertanyakan dasar metodologi, kredibilitas, transparansi, serta independensi survei tersebut. Menurut dia, lembaga survei seharusnya menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar memproduksi angka yang berpotensi memicu kontroversi di ruang publik.
“Pertanyaannya sederhana, apa dasar metodologi yang digunakan SMRC sehingga Gibran bisa unggul atas Prabowo? Berapa jumlah respondennya, bagaimana teknik pengambilan sampelnya, kapan survei dilakukan, dan bagaimana margin of error-nya? Semua itu harus dibuka secara transparan agar publik bisa menilai kualitas hasil surveinya,” ujar Jerry kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ia juga mempertanyakan representativitas responden serta kemungkinan adanya bias dalam pengukuran opini publik. Jerry menilai, dukungan yang terlihat di media sosial, termasuk dari kelompok relawan dan akun-akun pendukung politik tertentu, tidak dapat serta-merta dijadikan gambaran utuh mengenai preferensi masyarakat Indonesia.
“Jangan sampai opini kelompok tertentu, termasuk pendukung fanatik dan akun-akun yang identitasnya tidak jelas, dianggap mewakili suara mayoritas rakyat. Survei yang kredibel harus mampu membedakan opini di media sosial dengan preferensi pemilih yang diukur melalui metode ilmiah,” tegasnya.
Jerry kemudian membandingkan pentingnya transparansi metodologi dengan praktik sejumlah lembaga survei di Amerika Serikat, seperti Rasmussen Reports, Emerson College Polling, Marist Poll, Quinnipiac University Poll, YouGov, dan lembaga survei lainnya. Menurutnya, hasil survei harus dapat diuji melalui metode, data, serta rekam jejak akurasi yang jelas.
“Survei bukan alat untuk membangun persepsi politik sesuka hati. Kalau hasilnya kontroversial, justru metodologinya harus semakin terbuka. Publik berhak mengetahui bagaimana angka itu dihasilkan dan apakah prosesnya memenuhi standar penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Lebih jauh, Jerry mempertanyakan apakah hasil survei tersebut benar-benar mencerminkan penilaian publik terhadap kinerja, kapasitas kepemimpinan, dan rekam jejak politik Gibran. Ia menilai, elektabilitas seorang tokoh semestinya diuji melalui indikator yang jelas, bukan hanya berdasarkan popularitas atau eksposur politik.
Jerry juga menyinggung kontroversi mengenai latar belakang pendidikan Gibran serta pemberitaan terkait dugaan persoalan dokumen pendidikan yang disebut-sebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dinilai berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan resmi, bukan sekadar klaim yang beredar di media sosial.
“Kalau ingin mengukur kepercayaan publik secara komprehensif, mengapa tidak dilakukan survei mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rekam jejak pendidikan, integritas, kapasitas kepemimpinan, dan kinerja pejabat publik? Itu akan jauh lebih substantif daripada sekadar merilis angka elektabilitas yang langsung memancing perdebatan,” ujarnya.
Menurut Jerry, polemik mengenai posisi politik Gibran juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional, termasuk perbincangan mengenai kemungkinan pemakzulan yang berkembang di ruang publik. Meski demikian, wacana politik tersebut perlu dibedakan dari proses konstitusional yang memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri.
Ia menilai, apabila hasil survei tidak disertai penjelasan metodologi yang memadai, publik berhak mempertanyakan apakah temuan tersebut benar-benar menggambarkan realitas politik atau justru membentuk persepsi tertentu.
“Bagi saya, hasil survei yang menempatkan Gibran di atas Prabowo perlu diuji secara terbuka. Jangan meminta masyarakat percaya begitu saja hanya karena sebuah lembaga mengumumkan angka. Kredibilitas lembaga survei dibangun melalui metodologi yang transparan, independensi, dan akurasi yang bisa diuji, bukan melalui nama besar semata,” kata Jerry.
Jerry juga mengkritik kecenderungan menjadikan elektabilitas sebagai satu-satunya ukuran kelayakan seorang pemimpin. Menurutnya, publik juga perlu menilai kapasitas komunikasi, rekam jejak kebijakan, prestasi, integritas, serta kemampuan seorang tokoh dalam menjawab persoalan bangsa.
“Elektabilitas bukan sertifikat kompetensi. Angka survei boleh tinggi, tetapi pertanyaan mengenai prestasi, kapasitas, integritas, dan kemampuan memimpin tetap harus dijawab. Dalam demokrasi, popularitas tidak boleh menggantikan evaluasi kritis terhadap seorang pejabat publik,” pungkasnya.
