Porosdemokrasi – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan pembiayaan APBN untuk proyek infrastruktur harus tepat sasaran dan tepat waktu, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai memegang peran strategis di Pulau Jawa.
Menurut Roberth, posisi geografis DIY yang vital serta kekayaan warisan budayanya membuat setiap pembangunan infrastruktur di wilayah ini berdampak langsung terhadap sistem transportasi nasional.
“Wilayah DIY sejak dulu kaya akan warisan budaya. Dari sisi geografis, posisinya sangat strategis. Kami ingin memastikan pembangunan maupun pembenahan infrastruktur dan transportasi di DIY berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Roberth saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan DIY, Yogyakarta, Jumat (20/2/2026).
Legislator dari Dapil Papua Pegunungan itu mengingatkan, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kata dia, akan menjadi motor penggerak investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kelancaran distribusi logistik yang ujungnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, rombongan Komisi V DPR dijadwalkan meninjau sejumlah titik krusial, mulai dari Yogyakarta International Airport, integrasi KA Bandara dengan Stasiun Yogyakarta, hingga progres pembangunan Tol Solo–Yogyakarta di GT Purwomartani.
Peninjauan ini sekaligus menjadi langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan arus mudik Lebaran yang diperkirakan meningkat signifikan.
Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan infrastruktur sebagai instrumen nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mewakili Gubernur DIY, Sri Paduka menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar setiap proyek berjalan efektif dan berdampak langsung bagi warga.
“Infrastruktur tidak boleh dipandang sekadar beton dan baja, melainkan sebagai instrumen pemerataan akses, penguatan daya saing daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan dengan Komisi V DPR RI, lanjutnya, menjadi ruang dialog strategis untuk memetakan capaian, tantangan, sekaligus kebutuhan dukungan kebijakan ke depan.
