Porosdemokras – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, kembali melontarkan kritik keras terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam program podcast di kanal Keadilan TV yang tayang perdana 13 Februari 2026, Saut menilai skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia di angka 37 masih jauh dari memadai, dikutip Selasa (24/26).
Menurutnya, angka tersebut hanya terpaut tipis dari negara dengan tingkat korupsi lebih buruk. “Dengan indeks persepsi korupsi 37, segala sesuatu bisa terjadi di negeri ini,” tegas Saut.
Saut menekankan bahwa skor CPI berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan mulai dari transparansi, akuntabilitas, hingga bebas konflik kepentingan. Namun ia melihat belum ada perubahan perilaku signifikan, baik di pusat maupun daerah.
Ia menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang justru menunjukkan praktik korupsi masih sistemik hingga level bawah. Bahkan, kata dia, pola permainan kekuasaan kini merembet dari kepala daerah hingga perangkat desa.
“Ini perilaku transaksional yang disimpangkan dari kekuasaan tinggi,” ujarnya.
Meski mengapresiasi OTT terbaru, Saut menilai penindakan seharusnya bisa lebih masif. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan APBN besar, menurutnya, kinerja penindakan masih terkesan normatif.
Ia bahkan menyinggung janji penguatan KPK di masa lalu, termasuk wacana penambahan ribuan pegawai, yang dinilai belum terealisasi optimal.
“Kalau mau full speed, seharusnya penguatan itu nyata, bukan normatif,” kata dia.
Saut juga mengungkap keraguannya terhadap tingkat independensi KPK saat ini. Ia menilai secara struktural posisi lembaga antirasuah itu sudah berbeda dibanding periode sebelumnya.
“Ada banyak kasus yang kelihatan tidak maju-maju,” ujarnya, mengisyaratkan kemungkinan adanya tekanan atau hambatan non-teknis.
Lebih jauh, Saut mengaitkan maraknya korupsi dengan mahalnya biaya politik, baik dalam Pilkada maupun Pilpres. Menurut dia, residu kontestasi politik sering menjadi pintu masuk praktik koruptif.
Ia juga menyoroti indeks kualitas demokrasi Indonesia yang disebutnya masih rendah. Tanpa perbaikan sistem pemilu terutama praktik money politics upaya pemberantasan korupsi akan terus berat.
Menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh, termasuk Abraham Samad, Saut mengaku mengapresiasi adanya ruang dialog.
Namun ia menilai publik masih menunggu langkah konkret.
“Kita hargai pertemuan itu, tapi yang lebih penting adalah action. Harus ada langkah nyata,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Saut menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata kekurangan aturan, melainkan integritas dalam pelaksanaan.
Ia mengingatkan seluruh elemen dari presiden hingga aparat penegak hukum harus bertanya pada diri masing-masing: apa yang bisa dilakukan untuk menekan korupsi.
“Masalah kita bukan tidak punya aturan. Masalah kita adalah bagaimana menjalankannya dengan integritas,” pungkasnya.
