Oleh: Sugeng Waras

Turun gunungnya Presiden Prabowo dalam menyikapi polemik dugaan ijazah palsu Jokowi dan kasus yang menyeret mantan Jaksa Muda Pidana Khusus, Febri Adriansyah, terasa bak bumi dan langit.

Lebih dari empat tahun isu dugaan ijazah palsu Jokowi bergulir. Berbagai polemik muncul, bahkan sejumlah pihak seperti Gusnur dan Bambang Tri harus berurusan dengan hukum hingga dipenjara. Namun selama rentang waktu itu, tidak terlihat adanya langkah langsung dari Presiden Prabowo, Bandung, 17 Juli 2026.

Sebaliknya, ketika mencuat kasus penemuan 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar rupiah yang dikaitkan dengan Febri Adriansyah, Presiden bergerak cepat dengan memanggil Jaksa Agung dan Kapolri. Setelah itu, situasi seolah mereda. Di tengah sorotan publik, status hukum Febri pun disebut berubah dari tersangka menjadi saksi tanpa melalui proses persidangan. Kondisi inilah yang memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Jika benar hukum dapat berubah arah sedemikian cepat karena intervensi kekuasaan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar satu perkara, melainkan wibawa negara hukum itu sendiri.

Hukum semestinya menjadi pilar keadilan, bukan dipersepsikan sebagai panggung sandiwara yang dapat dimainkan sesuai kepentingan. Ketika kepercayaan publik mulai terkikis, yang lahir adalah kecurigaan bahwa hukum hanya tajam kepada sebagian orang, tetapi tumpul terhadap yang lain.

Menjadi pemimpin negara bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan keberanian menjaga keadilan tanpa pandang bulu. Sebab seorang pemimpin pada akhirnya akan dinilai bukan dari pidatonya, melainkan dari keberaniannya menegakkan hukum secara adil.

Ya Allah, selamatkan negeri ini dari penyalahgunaan kekuasaan dan dari siapa pun yang menjadikan hukum sebagai alat kepentingan. Limpahkan kepada bangsa ini para pemimpin yang amanah, jujur, dan berpihak pada keadilan.