Porosdemokrasi.com Jakarta – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih semakin menguat. Sejumlah pengamat menilai evaluasi kabinet menjadi langkah penting untuk mempercepat kinerja pemerintahan sekaligus menjawab tingginya ekspektasi publik terhadap realisasi program-program prioritas nasional.
Pengamat politik Efriza mengatakan Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri dan pimpinan lembaga negara. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang seharusnya digunakan berdasarkan ukuran objektif, seperti capaian kinerja, efektivitas koordinasi, serta kemampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jika Presiden memutuskan melakukan reshuffle, banyak pihak berharap evaluasi dilakukan secara lebih luas terhadap sekitar 10 hingga 15 pejabat,” ujar Efriza dalam keterangannya, Dikutip JPNN. Kamis (16/7).
Menurut Efriza, perombakan kabinet dalam skala yang lebih besar dapat menjadi momentum konsolidasi pemerintahan sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis yang telah dicanangkan Presiden Prabowo.
Ia menegaskan reshuffle bukan sekadar mengganti individu, tetapi bertujuan memperkuat koordinasi antarkementerian, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memastikan seluruh kementerian dan lembaga bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.
Sejumlah posisi yang menurut Efriza kerap menjadi sorotan publik dan layak dievaluasi antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Komdigi, Kapolri, serta Jaksa Agung.
Menurutnya, apabila dilakukan secara menyeluruh, reshuffle akan menjadi sinyal bahwa Presiden memiliki kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Namun, pergantian pejabat juga harus memperhatikan kesinambungan program agar agenda strategis nasional tidak terganggu.
Efriza menilai keberhasilan reshuffle tidak diukur dari banyaknya pejabat yang diganti, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, percepatan realisasi program prioritas, kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, wacana reshuffle juga ramai diperbincangkan di berbagai platform media dan media sosial. Sejumlah pengguna media sosial menilai perombakan kabinet diperlukan agar Presiden Prabowo memiliki tim yang sepenuhnya mencerminkan arah kepemimpinannya sendiri.
Dalam berbagai diskusi publik di media sosial, muncul pula pandangan yang menyebut Presiden Prabowo dinilai masih berada di bawah bayang-bayang pemerintahan sebelumnya karena sejumlah menteri yang berasal dari era Presiden Joko Widodo masih tetap mengisi posisi strategis di kabinet.
Sebagian warganet bahkan menyampaikan penilaian bahwa Prabowo masih dianggap sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Narasi tersebut juga disertai penyebutan istilah “Geng Solo” yang digunakan oleh sebagian pengguna media sosial untuk merujuk pada kelompok tokoh yang dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan opini yang berkembang di ruang publik dan media sosial, bukan pernyataan resmi pemerintah maupun hasil survei ilmiah yang dapat mewakili keseluruhan pandangan masyarakat. Hingga saat ini Presiden Prabowo belum menyampaikan keputusan resmi terkait kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih.
