Jakarta – Praktisi intelijen Kolonel (Purn) Sri Raja Sacandra melontarkan analisis keras terkait penggeledahan yang menimpa Jampidsus Kejaksaan Agung. Dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang dikutip pada Minggu (12/7/2026), ia menilai langkah hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik dan perebutan pengaruh di lingkaran kekuasaan.
Menurut Sri Raja Sacandra, pengusutan terhadap Jampidsus diduga bukan semata persoalan penegakan hukum, melainkan juga berkaitan dengan dinamika politik menjelang pergantian Jaksa Agung.
Ia berpendapat bahwa sejumlah perkara yang belakangan mencuat, seperti kasus Pertamina maupun dugaan yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo, membuat posisi Jampidsus dianggap sensitif karena dinilai mulai bergeser loyalitasnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau memang terbukti melanggar hukum, silakan diproses. Kami mendukung penegakan hukum. Tetapi jangan menutup mata bahwa ada kepentingan politik yang ikut bermain di belakang semua ini,” ujar Sri Raja Sacandra.
Ia juga mengklaim bahwa Jampidsus disebut sebagai salah satu kandidat kuat Jaksa Agung. Karena itu, menurutnya, muncul kepentingan untuk melemahkan bahkan “mengamputasi” peluang tersebut sebelum proses pergantian benar-benar terjadi.
Dalam analisanya, Sri Raja Sacandra juga menyinggung nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia menduga terdapat kepentingan politik untuk mendorong figur tertentu dalam bursa calon Jaksa Agung, meski ia mengakui hal tersebut masih berupa analisis politik dan belum dapat dibuktikan secara hukum.
Selain itu, ia menilai Presiden Prabowo hingga kini masih berada dalam bayang-bayang pengaruh kekuasaan pemerintahan sebelumnya.
“Saya melihat banyak kebijakan maupun penanganan persoalan hukum masih mengakomodasi kepentingan kekuasaan lama. Kekuasaan Presiden masih terus dirongrong oleh legasi pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Sri Raja Sacandra juga mengulas kembali penanganan kasus Asabri dan Jiwasraya yang menurutnya sarat kepentingan politik. Ia menyebut Jampidsus saat itu merupakan figur yang sangat berperan dalam proses penegakan hukum tersebut, sehingga kini justru dianggap mengetahui banyak persoalan yang berpotensi menjadi ancaman bagi pihak-pihak tertentu.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi melahirkan praktik “politik saling sandera”, di mana proses hukum dapat dijadikan alat tawar-menawar antar elite.
“Kita lihat saja akhir dari perkara ini. Jangan sampai hukum hanya menjadi instrumen politik. Kalau polisi berani memproses jaksa yang bersalah, maka aparat kepolisian juga harus siap apabila anggotanya terbukti melanggar hukum. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegasnya.
Di akhir wawancara, Sri Raja Sacandra kembali menekankan bahwa seluruh dugaan tersebut merupakan analisis politik yang menurutnya patut menjadi perhatian publik. Ia menilai penegakan hukum harus berjalan independen tanpa dipengaruhi kepentingan perebutan kekuasaan maupun kepentingan elite politik mana pun.
Namun, dugaan keterlibatan pihak terkait tersebut belum dapat dikonfirmasi. Hingga berita ini diturunkan, kami masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
