Porosdemokrasi.com Jakarta – Aksi mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR RI pada Jumat, 19 Juni 2026, berakhir dengan diterimanya sejumlah perwakilan massa oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk melakukan audiensi di dalam gedung parlemen.
Usai pertemuan tersebut, DPR berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun di tengah euforia pertemuan itu, muncul pertanyaan yang berkembang di ruang publik: apakah perjuangan mahasiswa tetap berada di jalur yang sama ketika mereka memilih masuk ke dalam gedung kekuasaan?
Di berbagai warung kopi, forum diskusi, hingga media sosial, masyarakat membicarakan satu hal yang sama. Ketika aksi dilakukan atas nama rakyat, mengapa dialog justru berlangsung di ruang tertutup yang tidak dapat disaksikan rakyat?
Publik tidak mengetahui secara pasti apa yang dibicarakan dalam ruangan tersebut. Akibatnya, muncul kecurigaan dan spekulasi yang seharusnya bisa dihindari sejak awal. Dalam politik, persepsi sering kali sama kuatnya dengan kenyataan. Ketika transparansi hilang, kepercayaan pun mulai dipertanyakan.
Banyak pihak berpendapat bahwa jika aksi tersebut benar-benar membawa aspirasi rakyat, maka seharusnya mahasiswa tetap berada di luar pagar DPR. Biarlah para wakil rakyat yang turun menemui massa dan menerima tuntutan secara terbuka di hadapan publik. Dengan cara itu, seluruh proses dapat disaksikan langsung dan tidak menimbulkan ruang bagi prasangka.
Sebab perjuangan yang mengatasnamakan rakyat seharusnya tidak berlangsung di balik pintu tertutup. Rakyat berhak mengetahui apa yang disampaikan dan apa yang dijanjikan. Tidak boleh ada “kucing dalam karung” dalam sebuah gerakan yang mengklaim memperjuangkan kepentingan publik.
Kekecewaan publik bukan tanpa alasan. Sebelumnya, sejumlah perwakilan mahasiswa dari beberapa kampus juga pernah diterima oleh Wakil Presiden saat gelombang protes berlangsung. Pola yang berulang ini memunculkan pertanyaan yang semakin keras: apakah aksi-aksi mahasiswa hari ini masih murni sebagai gerakan moral, atau telah menjadi bagian dari permainan politik yang lebih besar?
Pertanyaan lain yang juga mengemuka adalah soal independensi gerakan mahasiswa.
Banyak organisasi alumni kampus saat ini memiliki tokoh-tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. Sebagian bahkan menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun organisasi alumni nasional. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan yang wajar dari publik: sejauh mana gerakan mahasiswa masih bebas dari pengaruh para seniornya?
Tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya intervensi kekuasaan. Namun dalam demokrasi, keraguan publik tidak boleh dianggap remeh. Justru keraguan itu harus dijawab dengan transparansi dan akuntabilitas.
Rakyat semakin kritis. Mereka mencatat siapa yang konsisten memperjuangkan aspirasi publik dan siapa yang hanya menjadikan isu rakyat sebagai panggung politik sesaat. Kepercayaan tidak lahir dari pidato, melainkan dari sikap dan keberanian menjaga jarak dari kekuasaan yang sedang dikritik.
Jika benar demokrasi Indonesia sedang menghadapi praktik intervensi dan pelemahan kontrol publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan gerakan mahasiswa, melainkan juga kualitas demokrasi itu sendiri.
