Porosdemokrasi.com – Presiden Prabowo Subianto didesak segera melakukan reshuffle kabinet secara menyeluruh dan tidak bertahap guna memastikan efektivitas pemerintahan sekaligus memperkuat legitimasi politik menuju konsolidasi kekuasaan nasional.
Pengamat politik dan media sosial Agus Partono menegaskan, reshuffle yang dimaksud harus berupa pergantian menteri secara nyata, bukan sekadar rotasi jabatan utusan presiden, penyesuaian di lembaga, atau langkah administratif biasa.
“Reshuffle itu pergantian menteri, bukan kosmetik birokrasi,” kata Agus, Senin, 30 April 2026.
Menurut Agus, langkah tegas ini diperlukan untuk mengakhiri dominasi figur-figur yang berasal dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia secara khusus menyoroti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari warisan kekuasaan sebelumnya.
“Presiden harus menunjukkan bahwa ini adalah pemerintahan Prabowo, bukan bayang-bayang pemerintahan lama,” ujarnya.
Agus menilai keberadaan menteri dengan loyalitas politik yang tidak tunggal berpotensi menghambat konsolidasi pemerintahan.
Bahkan, kondisi tersebut dinilai dapat memicu dualisme kekuasaan yang berbahaya bagi stabilitas nasional.
“Dalam politik kekuasaan, loyalitas tunggal itu kunci. Loyalitas ganda adalah ancaman laten terhadap efektivitas pengambilan keputusan strategis,” tegasnya.
Lebih jauh, Agus mengingatkan bahwa jika kabinet masih didominasi oleh figur titipan pemerintahan sebelumnya, kekecewaan publik berpotensi meningkat.
Harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo dinilai tinggi, terutama dalam hal keberanian memberantas korupsi tanpa kompromi.
Ia menilai stagnasi dalam penanganan kasus-kasus besar yang tidak pernah menyentuh aktor utama dapat menjadi pemicu ketidakpercayaan publik.
“Kalau tidak ada keberanian menyentuh aktor besar, kepercayaan publik akan runtuh. Itu bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas pemerintahan,” pungkasnya.
