porosdemokrasi, Jakarta — Di kota yang menjadi simpul pertemuan doa dari segala penjuru bumi, diplomasi Indonesia mengambil bentuk yang berbeda: bukan sekadar pidato, melainkan standar, sistem, dan sertifikat yang menjembatani kepercayaan.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI menghadiri Makkah Halal Forum 2026 yang berlangsung pada 14–16 Februari 2026 di Makkah Chamber Exhibition and Events Center, Arab Saudi. Forum internasional ini mempertemukan regulator, lembaga sertifikasi halal, pelaku usaha, pakar, akademisi, hingga investor dari berbagai negara—sebuah pertemuan gagasan dan kepentingan dalam satu bahasa bersama: halal.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan—akrab disapa Babe Haikal—menyebut momentum tersebut sebagai langkah strategis diplomasi halal Indonesia. Di tengah arus perdagangan global yang kian kompleks, halal bukan lagi sekadar label, melainkan ekosistem yang memerlukan tata kelola terintegrasi dan kepercayaan lintas batas.
“Partisipasi BPJPH pada Makkah Halal Forum 2026 menjadi bagian dari strategi diplomasi halal internasional Indonesia, sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam pengembangan ekosistem halal global yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Babe Haikal di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Di forum itu, Indonesia tidak datang sebagai pasar semata. Babe Haikal menegaskan bahwa negeri ini memiliki potensi besar menjadi pusat halal dunia—bukan hanya karena jumlah penduduk Muslim yang signifikan, tetapi karena penguatan sistem regulasi melalui implementasi Jaminan Produk Halal yang semakin terintegrasi. Regulasi yang rapi melahirkan industri yang tangguh; industri yang tangguh memperkuat daya saing bangsa.
“Kita tidak hanya ingin menjadi pasar produk halal, tetapi juga menjadi produsen dan pusat referensi halal global,” katanya.
Langkah konkret diplomasi itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara BPJPH dan Saudi Halal Center (SHC) yang berada di bawah naungan Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al Qasabi, menjadi simbol penguatan kerja sama bilateral dalam harmonisasi standar halal, integrasi sistem, serta pengakuan kelembagaan kedua negara.
Di Kota Suci Makkah—yang untuk ketiga kalinya menjadi tuan rumah forum ini—perbincangan tentang halal bergerak melampaui sekadar pengakuan sertifikat. Ia beranjak menuju integrasi sistem digital, pertukaran data, serta penyelarasan standar global yang saling terhubung.
“Kerja sama halal ke depan tidak cukup hanya pada saling keberterimaan atau pengakuan sertifikat saja, tetapi harus mengarah pada integrasi sistem, harmonisasi standar, dan penguatan ekosistem halal bersama. Indonesia siap menjadi mitra utama dalam membangun tata kelola halal global yang saling terhubung, saling percaya, dan saling menguatkan,” tegas Babe Haikal.
Dari Makkah, gema diplomasi halal Indonesia tidak sekadar menegaskan identitas, tetapi juga visi: bahwa halal adalah jembatan antara nilai dan pasar, antara keyakinan dan ekonomi. Dan di atas jembatan itu, Indonesia menapaki peran yang semakin pasti—bukan hanya sebagai konsumen, melainkan sebagai rujukan dalam arsitektur halal dunia. (Sulthan)
