Poros Demokrasi – Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko melontarkan pernyataan keras saat dialog dalam Podcast Madilog Forum Keadilan usai deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Gedung Joang 45, Selasa (10/2/2026).
Di hadapan publik, Soenarko menyatakan siap berada di garis depan jika Presiden Prabowo memerintahkan untuk “menyikat” pihak-pihak yang disebutnya menyerahkan kedaulatan negara kepada oligarki.
“Bagaimana perintah Presiden? Suruh depan, saya mau ke depan. Presiden bilang, ‘Kau di depan, sikat,’ ya kita sikat bersama-sama,” tegasnya.
GMKR menuntut pertanggungjawaban sejumlah tokoh yang dianggap terlibat dalam praktik oligarki. Nama mantan Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan disebut secara terbuka. Bahkan, tuntutan mereka lugas: adili Jokowi, makjulkan Gibran, dan reformasi total institusi kepolisian.
Namun pernyataan paling keras muncul ketika Soenarko menyinggung kemungkinan Presiden tak merespons desakan tersebut.
“Kalau Presiden tidak mau dengar, jangan kaget. Presiden pun akan disuruh turun oleh kekuatan rakyat,” ujarnya.
Soenarko menyebut GMKR bukan ormas atau partai politik, melainkan kumpulan tokoh lintas latar belakang yang menilai Indonesia sedang “darurat kedaulatan” akibat dominasi oligarki di sektor ekonomi, politik, dan hukum.
Soenarko bahkan mengakui adanya upaya agar deklarasi dibatalkan. “Ada yang minta acara ini ditunda atau dibatalkan. Tapi kami jalan terus,” katanya.
Saat ditanya soal potensi penyusupan atau gangguan terhadap gerakan, ia menjawab singkat, “Kalau ketahuan, tanggung risiko.”
Deklarasi GMKR dihadiri sejumlah tokoh seperti Said Didu, Marwan Batubara, Laksma TNI (Purn) Muryono Aladin, dan Rizal Fadillah Kolonel Sugeng WarasKetua Umum FPPI. Mereka membentuk presidium untuk mengoordinasikan gerakan.
Kini sorotan tertuju pada Presiden Prabowo: apakah desakan ini dianggap sebagai dukungan moral atau justru tekanan politik terbuka?
Satu hal jelas, GMKR sudah menaikkan tensi politik nasional.
