Poros Demokrasi – Akun Instagram Salim Dower kembali menjadi sorotan publik setelah mengunggah kritik keras terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Unggahan yang diposting pada 17 Januari 2026 itu langsung diserbu ribuan warganet.
Berdasarkan pantauan, unggahan tersebut telah mengumpulkan 2.854 tanda suka dan ratusan komentar, dengan sekitar 90 persen komentar menyatakan penolakan terhadap pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Dalam unggahannya, Salim Dower secara tegas menolak rencana tersebut. Ia menilai pemilihan kepala daerah seharusnya dilakukan langsung oleh rakyat, bukan diserahkan kepada elite politik di parlemen daerah.
Menurutnya, alasan efisiensi anggaran yang kerap digunakan untuk membenarkan pilkada lewat DPRD adalah dalih semata. Ia menegaskan, pemilihan tertutup justru berpotensi membuka ruang transaksi politik dan praktik bagi-bagi kepentingan di belakang layar.
“Ujung-ujungnya uang tetap habis, tapi bukan untuk rakyat. Yang diuntungkan justru segelintir elite,” tulis Salim dalam unggahannya.
Salim juga menyoroti sikap sebagian anggota DPRD yang dinilai diam dan tidak menyuarakan penolakan, padahal mereka adalah wakil rakyat yang mendapat mandat langsung dari masyarakat. Ia menyebut pilkada tidak langsung sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan upaya menghilangkan hak pilih rakyat.
Unggahan tersebut memicu gelombang reaksi publik. Banyak warganet menyuarakan kekhawatiran bahwa pilkada lewat DPRD akan memperlebar jarak antara rakyat dan pemimpin daerah, serta menghidupkan kembali praktik politik transaksional.
Hingga kini, polemik wacana pilkada melalui DPRD terus menuai penolakan luas di media sosial, mencerminkan kuatnya aspirasi publik agar hak memilih pemimpin daerah tetap berada di tangan rakyat secara langsung.
