Porosdemokrasi.com Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, mengkritik keras ketatnya akses masyarakat dan insan pers ke kompleks DPR RI. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan cara pandang DPR yang semakin menjauh dari rakyat, padahal parlemen seharusnya menjadi “rumah rakyat”.
Pernyataan itu disampaikan Lucius Karus saat diwawancarai melalui sambungan telepon pada 18 Juli 2026.
“Susahnya akses masyarakat dan pers ke kompleks parlemen sesungguhnya menggambarkan bagaimana DPR memahami atau memaknai parlemen itu. Ketika DPR dianggap sebagai kompleks perkantoran para pejabat, maka instrumen keamanan di pintu masuk dianggap begitu penting. Bahkan wartawan yang kerjanya dijamin undang-undang juga harus dibatasi dengan instrumen keanggotaan, yang memungkinkan DPR mengendalikan akses media,” ujar Lucius.
Ia menilai berbagai pembatasan, mulai dari kewajiban memiliki kartu identitas khusus DPR hingga verifikasi wajah bagi pihak yang hendak masuk, mencerminkan cara berpikir yang keliru.
“Cara pandang DPR yang membangun sekat antara dirinya dengan publik merupakan cacat berpikir yang bahkan cenderung inkonstitusional. DPR sengaja disebut sebagai wakil rakyat. Artinya, DPR tidak boleh terpisah dari rakyat dan harus menjadi tempat yang bisa didatangi masyarakat setiap saat untuk menyampaikan aspirasi. Wakil rakyat seharusnya hidup dalam relasi yang intens dengan rakyat,” tegasnya.
Lucius menyayangkan bahwa konsep DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat kini hanya tersisa sebagai slogan.
“Yang terjadi justru sebaliknya. Konsep DPR sebagai perwakilan rakyat seolah hanya menjadi teori. Praktiknya ditentukan oleh siapa yang berkuasa dan bagaimana DPR ingin dipersepsikan oleh rakyat,” katanya.
Lebih jauh, Lucius menilai DPR saat ini lebih mencerminkan kepentingan partai politik dan koalisi dibandingkan kepentingan publik.
“DPR tampaknya sudah dikooptasi oleh partai politik dan koalisi. Mereka seolah enggan jujur bahwa rakyat bukan lagi prioritas utama.
Akibatnya, DPR mengunci diri dan memperlakukan parlemen layaknya istana, tempat kebijakan dinegosiasikan demi kepentingan elite, sementara rakyat yang seharusnya diwakili justru dipunggungi,” pungkasnya.
