Rusaknya Pendidikan dan Dugaan Korupsi di Era Nadiem Makarim

Porosdemokrasi – Jerry Massie, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), menyoroti dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di sektor pendidikan yang kini menjadi perhatian publik.

Dugaan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah memunculkan pertanyaan besar terkait tata kelola anggaran pendidikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Jerry, berbagai kebijakan pendidikan pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menuai kontroversi.

Mulai dari penerapan Kurikulum Merdeka, perubahan sistem pendidikan, hingga penghapusan sejumlah mata pelajaran dan kegiatan yang sebelumnya dianggap penting dalam pembentukan karakter siswa.

Jerry juga menyoroti munculnya gelombang dukungan terhadap Nadiem di media sosial yang dinilai masif dan terorganisasi.

Fenomena tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas opini publik dalam melihat persoalan pendidikan nasional, (15/5).

Selain itu, kebijakan digitalisasi pendidikan dinilai belum sepenuhnya efektif. Di sejumlah daerah, kemampuan dasar membaca dan memahami pelajaran masih menjadi persoalan serius. Pemerataan akses pendidikan serta kualitas pengajaran dinilai belum tercapai secara optimal.

Kritik lain muncul karena latar belakang Nadiem yang bukan berasal dari dunia pendidikan formal seperti guru, dosen, kepala sekolah, maupun rektor.

Sebagian kalangan menilai hal tersebut memengaruhi pendekatan kebijakan yang diterapkan selama menjabat sebagai Mendikbudristek.

Meski demikian, seluruh dugaan pelanggaran hukum tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai arah kebijakan pendidikan nasional dan efektivitas penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan.

Bidang yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia justru terus dibayangi polemik kebijakan dan dugaan penyimpangan anggaran. Begitulah nasib pendidikan di negeri ini.

Anggaran besar selalu terdengar heroik di podium, lalu tersandung masalah ketika sampai di lapangan. Tradisi birokrasi yang tampaknya terlalu sulit dipisahkan dari proyek dan kepentingan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *