Porosdemokrasi.com – Pengamat politik dan media sosial, Agus Parono, menilai Presiden Prabowo Subianto berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya leluasa untuk menjalankan program pemerintahannya. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh “titipan” kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya yang masih bercokol di dalam kabinet.
Menurut Agus, kondisi tersebut membuat langkah Presiden Prabowo kerap tersandera oleh kepentingan politik yang saling tarik-menarik. Ia menyebut, sejumlah menteri yang dianggap sebagai representasi kekuatan lama memiliki akar loyalitas yang tidak mudah diputus.
“Presiden Prabowo tidak akan berani begitu saja melepas pembantu-pembantunya yang merupakan titipan dari presiden sebelumnya. Ini yang membuat program kerja sulit direalisasikan secara optimal,” ujar Agus dalam rilisnya, Selasa (6/5).
Agus juga menyoroti peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai memiliki jejaring kuat di berbagai kementerian. Kondisi ini, menurutnya, turut mempengaruhi arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan.
Ia menilai, situasi tersebut justru membuat Prabowo lebih memilih menjaga harmoni politik dengan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dan lingkar kekuasaannya, ketimbang mengambil langkah tegas yang berisiko memicu konflik internal.
“Dengan peta kekuatan seperti ini, Presiden Prabowo terlihat lebih nyaman menjaga hubungan dengan Jokowi dan Gibran. Ada kompromi politik yang tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Di tengah situasi itu, Agus menilai desakan publik untuk melakukan reshuffle kabinet akan sulit terwujud dalam waktu dekat. Padahal, tekanan dari masyarakat di media sosial terus menguat, terutama terhadap menteri-menteri yang dinilai kerap membuat blunder dan minim prestasi.
Pada akhirnya, Agus menegaskan harapan rakyat kini bertumpu pada kesadaran para pemegang kekuasaan di dalam kabinet. Ia meminta agar kepentingan publik tidak terus dikalahkan oleh agenda politik jangka pendek.
“Rakyat hanya bisa berharap para pengambil kebijakan mau sedikit membuka hati. Jangan hanya berpikir soal kekuasaan dan masa depan politik, tapi utamakan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
