Porosdemokrasi – Ketua Komite Bilateral Saudi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohamad Bawazeer mengungkapkan perang yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang didukung Israel sangat mengganggu aktivitas ekonomi di Timur Tengah (Timteng), terutama di kawasan Teluk.
“Saya sarankan kalau daerah Teluk ini aman terhadap serangan-serangan, maka otomatis perdagangan lebih lancar,” ujar Bawazeer dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
Menurut dia, dampak perang Iran-AS telah merusak kegiatan perekonomian di kawasan Timur Tengah, mulai dari ocean rate atau tarif dasar biaya pengiriman barang internasional melalui laut yang mengalami kenaikan kurang lebih tiga kali lipat. Kemudian, beberapa perusahaan pelayaran tidak berani mengeluarkan nomor booking karena khawatir terhadap risiko perang sehingga mengambil sikap wait and see. Beberapa pelayaran juga menghindari Bab el-Mandeb (Laut Merah) dan berputar melalui benua Afrika.
Hal ini menyebabkan delivery time bisa mencapai dua bulan, padahal dalam kondisi normal hanya membutuhkan 15–20 hari untuk tiba di Pelabuhan Dammam dan Jeddah.
Selain itu, terdapat ribuan kontainer yang tertahan di Pelabuhan Jabal Ali karena tidak dapat keluar melalui Selat Hormuz, kecuali ada beberapa pelayaran yang bisa keluar atau masuk dengan persetujuan otoritas setempat.
Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas bisnis di Arab Saudi, baik untuk produk jadi (finished product) maupun bahan baku untuk perdagangan atau kebutuhan industri, dan berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang.
“Jadi sebenarnya kondisi ini disebabkan situasi peperangan yang tidak menentu,” kata Bawazeer.
Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut eskalasi antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi menekan sejumlah sektor perdagangan Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan energi dan biaya logistik.
Budi menyebut dampak terbesar akan terasa apabila terjadi gangguan distribusi minyak global, termasuk kemungkinan penutupan Selat Hormuz. Menurut dia, sektor energi akan menjadi yang paling awal terdampak.
Ia mengatakan sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling rentan. Industri pengolahan yang bergantung pada energi untuk proses produksi akan menghadapi kenaikan biaya operasional.
Selain itu, ongkos produksi yang meningkat dinilai berisiko menekan margin usaha atau mendorong kenaikan harga barang. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Lebih lanjut, sektorekpor akan menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan biaya produksi dan pelemahan permintaan global akibat ketidakpastian ekonomi.
Stimulus Ekonomi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan dan stimulus yang dibutuhkan dalam merespons kondisi perekonomian dan geopolitik global saat ini perlu menyasar sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara bersamaan.
“Dari sisi supply, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
“Sementara, dari sisi demand diperlukan penguatan daya beli masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Dalam jangka pendek, Apindo menilai fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik dan rantai pasok.
“Kebijakan juga perlu bersifat adaptif, terukur, dan berbasis pemetaan sektor, serta didukung komunikasi yang jelas kepada dunia usaha,” kata Shinta.
“Di saat yang sama, penguatan konsumsi domestik dan pemberian stimulus yang lebih terarah, khususnya bagi industri padat karya, menjadi penting, disertai upaya menjaga daya saing melalui dukungan likuiditas, deregulasi, serta pengurangan high cost economy,” imbuhnya.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Apindo menilai diperlukan strategi struktural untuk memperkuat resiliensi ekonomi nasional, antara lain melalui percepatan ketahanan energi nasional, penguatan energi alternatif, serta penyesuaian bauran energi dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.
Selain itu, diperlukan penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, serta reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi biaya logistik dunia usaha.
Shinta menegaskan, dalam momen seperti ini, semangat “Indonesia Incorporated” menjadi semakin relevan sebagai landasan dalam merespons tekanan global secara kolektif.
“Dunia usaha memandang penting adanya ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha guna mengidentifikasi serta memitigasi potensi dampak kebijakan sejak tahap perumusan hingga implementasi,” ujar Shinta.
Melalui komunikasi yang terbuka, ia menilai dunia usaha dapat memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih implementatif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas produksi, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Stimulus Ekonomi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan dan stimulus yang dibutuhkan dalam merespons kondisi perekonomian dan geopolitik global saat ini perlu menyasar sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara bersamaan.
“Dari sisi supply, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
“Sementara, dari sisi demand diperlukan penguatan daya beli masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Dalam jangka pendek, Apindo menilai fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik dan rantai pasok.
“Kebijakan juga perlu bersifat adaptif, terukur, dan berbasis pemetaan sektor, serta didukung komunikasi yang jelas kepada dunia usaha,” kata Shinta.
“Di saat yang sama, penguatan konsumsi domestik dan pemberian stimulus yang lebih terarah, khususnya bagi industri padat karya, menjadi penting, disertai upaya menjaga daya saing melalui dukungan likuiditas, deregulasi, serta pengurangan high cost economy,” imbuhnya.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Apindo menilai diperlukan strategi struktural untuk memperkuat resiliensi ekonomi nasional, antara lain melalui percepatan ketahanan energi nasional, penguatan energi alternatif, serta penyesuaian bauran energi dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.
Selain itu, diperlukan penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, serta reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi biaya logistik dunia usaha.
Shinta menegaskan, dalam momen seperti ini, semangat “Indonesia Incorporated” menjadi semakin relevan sebagai landasan dalam merespons tekanan global secara kolektif.
“Dunia usaha memandang penting adanya ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha guna mengidentifikasi serta memitigasi potensi dampak kebijakan sejak tahap perumusan hingga implementasi,” ujar Shinta.
Melalui komunikasi yang terbuka, ia menilai dunia usaha dapat memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih implementatif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas produksi, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
