Porosdemokrasi – Pengamat politik M. Nur menyoroti kondisi di lingkaran Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai didominasi oleh anak-anak muda yang masih labil dan bertindak ugal-ugalan, seolah negara ini milik mereka sendiri sehingga rakyat tidak boleh menyampaikan kritik.
Situasi ini semakin mengemuka setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyalahkan masyarakat yang mengkritik pemerintah. Kritik publik justru dianggap sebagai bentuk saling mencaci dan tidak kompak, padahal masyarakat sedang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat.
Menurut M. Nur, perilaku sebagian anak muda di lingkaran kekuasaan yang terlalu agresif berpotensi menjadi “bola liar” bagi Presiden Prabowo sendiri. Kondisi ini juga diperparah dengan munculnya berbagai ancaman terhadap jurnalis, mulai dari kiriman paket COD bernilai jutaan rupiah, kiriman kepala babi, hingga ancaman teror dan fitnah terhadap insan pers.
Demokrasi saat ini sedang diuji. Publik menunggu keberanian Presiden Prabowo untuk mengevaluasi para pembantunya yang merasa diri paling tajam dan paling kuat, seolah negara ini milik mereka sendiri sehingga rakyat tidak boleh bersuara. Padahal mereka bekerja dan hidup dari uang pajak rakyat.
Desakan kepada Presiden untuk melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang berkinerja buruk dan minim komunikasi dengan publik juga semakin menguat.
M. Nur juga menyoroti kesalahan fatal dalam komunikasi luar negeri, khususnya terkait keputusan bergabung dalam Board of Peace (BoP).
Langkah tersebut dinilai mempermalukan Indonesia di mata dunia dan menimbulkan pertanyaan tentang siapa saja pihak di sekitar Presiden yang memberikan pertimbangan tersebut.
Menurutnya, tanda-tanda pembusukan dari dalam mulai terlihat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan Presiden Prabowo sendiri.
Ia menegaskan bahwa jika Presiden Prabowo benar-benar ingin melakukan perubahan, maka para pembantunya tidak cukup hanya loyal, tetapi juga harus memiliki kapasitas, pengetahuan di bidangnya, serta kedewasaan dalam bersikap dan mengambil keputusan.
M. Nur juga menyoroti keputusan Indonesia bergabung dengan BoP (Board of Peace) bersama Amerika Serikat dan Israel. Sepuluh hari setelah peresmian BoP, konflik antara AS dan Israel dengan pihak lain justru memanas, sehingga posisi Indonesia dinilai menjadi canggung di tengah dinamika geopolitik.
Selain itu, penandatanganan Agreement Reciprocal on Tariff (ART) dengan Amerika Serikat juga menjadi perhatian. Pada hari yang sama, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan aturan tarif yang sebelumnya dikeluarkan oleh Donald Trump.
“Situasi ini membuat Indonesia terkesan tidak siap membaca dinamika kebijakan global,” ujar M. Nur kepada media, 17 Maret 2026.
Ia berharap bangsa Indonesia tidak kehilangan prinsip dalam bernegara.
“Demi keselamatan negara, Presiden harus meningkatkan kemampuan analisis para pembantunya agar setiap kebijakan diambil dengan pertimbangan yang matang,” tegasnya.
