Poros Demokrasi – Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia pada 2025 tercatat turun menjadi 34, merosot tiga poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 37. Penurunan ini memicu keprihatinan sejumlah kalangan, termasuk dari PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, turunnya skor tersebut harus menjadi alarm serius bagi seluruh elemen bangsa, khususnya aparat penegak hukum. Ia menegaskan, upaya pemberantasan korupsi semestinya dimulai dari ketertiban dan konsistensi penegakan hukum, yang ditopang oleh keteladanan aparat.
“Hal yang paling dilarang untuk dilanggar adalah aparat penegak hukum itu sendiri, karena mereka oleh undang-undang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Kita tahu fenomena dalam proses politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Hasto, kualitas demokrasi, transparansi, dan penegakan hukum menjadi fondasi utama kemajuan suatu negara. Ketika hukum kehilangan rasa keadilan, dampaknya tidak hanya pada aspek politik, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi.
“Ketika hukum tidak berkeadilan, ini menciptakan risiko yang mengakibatkan semuanya menjadi biaya mahal. Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, distribusi logistik, hingga distribusi pangan menjadi mahal. Ini yang kita tidak inginkan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penurunan indeks persepsi korupsi harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik. PDIP, kata dia, tengah merancang langkah konkret berupa kurikulum pencegahan korupsi bagi kader partai.
“Kami sekarang merancang suatu kurikulum pencegahan korupsi. Kami melibatkan pakar, termasuk mantan pejabat di KPK, sebagai narasumber. Partai harus terdepan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut,” tegas Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai penurunan IPK bisa menjadi salah satu faktor yang menghambat laju ekonomi nasional, meski bukan satu-satunya penyebab.
“Ya, salah satu faktornya pastilah itu, meski bukan satu-satunya faktor,” kata Said.
Ia mengaku cukup terkejut dengan turunnya skor IPK Indonesia, terutama di tengah gencarnya penegakan hukum dalam beberapa waktu terakhir.
“Cukup mengagetkan. Di balik gencarnya aparat penegak hukum, justru indeks persepsinya turun. Namun, saya tidak akan mengatakan ini sebagai anomali lagi,” pungkasnya.
