Poros Demokrasi – Dinamika internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjadi sorotan pengamat pertahanan. Sejumlah analis menilai kabinet saat ini masih kuat dipengaruhi jaringan Presiden ke-7 Joko Widodo, baik dari komposisi pejabat maupun arah kebijakan strategis.
Pengamat pertahanan, Surahman, menyebut hubungan Prabowo dengan lingkaran Jokowi tetap solid. Ia menilai isu keretakan antara Prabowo dan Jokowi lebih merupakan narasi politik yang dipelihara sejumlah pihak untuk kepentingan popularitas dan manuver kekuasaan, (11/2/2026).
Dalam konteks pertahanan dan keamanan, muncul persepsi adanya tarik-menarik pengaruh antara kelompok sipil dan unsur militer di sekitar Presiden. Figur dari latar belakang militer maupun sipil disebut memiliki gerbong masing-masing dalam perebutan pengaruh di lingkar kekuasaan. Namun hingga kini tidak terlihat konflik terbuka yang berujung pada perubahan kebijakan signifikan.
Kedekatan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga dinilai memperkuat kesinambungan politik dengan era Jokowi. Beberapa langkah politik Prabowo yang dianggap melindungi posisi wakil presiden dipandang sebagai sinyal stabilitas koalisi inti pemerintahan.
Kelompok masyarakat sipil dan purnawirawan yang mendeklarasikan gerakan politik di Gedung Juang 45 Jakarta, termasuk wacana “merebut kembali kedaulatan rakyat”, belum menunjukkan dampak nyata terhadap struktur kekuasaan. Banyak pihak menilai gerakan tersebut belum memiliki kekuatan politik yang cukup untuk menggoyang pemerintahan.
Pengamat juga menyoroti komposisi pejabat negara yang dinilai masih didominasi figur yang dekat dengan Jokowi atau berasal dari lingkar kekuasaan sebelumnya. Hal ini memunculkan istilah “Geng Solo” dalam percakapan politik, merujuk pada kuatnya pengaruh jaringan lama dalam sejumlah posisi strategis pemerintahan.
” Hampir 80 % pembantu presiden Prabowo itu bekas anak buah jokowi jadi kekuatan masih mendominasi.
Dalam konteks ini, wacana pemakzulan wakil presiden dinilai sulit terealisasi. Selain faktor stabilitas koalisi, perbedaan karakter gerakan sipil yang fleksibel dengan kultur militer yang lebih protokoler dianggap membuat konsolidasi oposisi menjadi tidak solid.
Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh komposisi elite, tetapi juga oleh respons publik terhadap kebijakan pemerintah. Dinamika internal kabinet dan hubungan antara figur politik besar akan terus menjadi faktor penentu arah pemerintahan ke depan.
