Poros Demokrasi – Pengamat politik Kusnadi menilai hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo tidak pernah benar-benar retak. Isu kerenggangan yang beredar di publik dinilai hanya sandiwara politik untuk konsumsi rakyat, sementara di balik layar telah terjadi kesepakatan politik yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka.
Menurut Kusnadi, Prabowo sulit melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi karena faktor utang politik. Jokowi disebut memiliki peran besar dalam mendorong Prabowo hingga akhirnya memenangkan Pilpres, termasuk pemberian legitimasi politik berupa bintang kehormatan dan dukungan kekuasaan di akhir masa jabatan Jokowi.
“Hubungan mereka bukan hubungan dua pemimpin yang setara, tapi relasi utang jasa. Itu membuat Prabowo tidak bebas mengambil langkah tegas,” ujar Kusnadi kepada wartawan (31/1).
Kondisi tersebut terlihat dari sikap Prabowo yang dinilai ragu menindak para menteri warisan era Jokowi, yang kerap disebut sebagai “menteri titipan”. Padahal, menurut Kusnadi, sejumlah kebijakan dan keputusan menteri-menteri tersebut terbukti merugikan rakyat dan menuai kritik luas.
Alih-alih melakukan perombakan atau evaluasi serius, Prabowo justru mempertahankan mereka. Hal ini memunculkan kesan bahwa pemerintahan baru hanya melanjutkan kekuasaan lama dengan wajah berbeda.
“Rakyat disuguhi drama politik ala serial Korea. Seolah ada konflik, seolah ada pahlawan baru, padahal ceritanya sudah ditulis sejak awal,” kata Kusnadi.
Ia menambahkan, kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah saat ini hanya menjadi “hiasan gudang”, terlihat ramai di permukaan tetapi tidak pernah benar-benar direspons sebagai dasar perubahan kebijakan.
Kusnadi menegaskan, selama Prabowo tidak berani memutus ketergantungan politik terhadap Jokowi, pemerintahan saat ini akan terus dibayangi kepentingan masa lalu. Ketegasan yang dijanjikan Prabowo saat kampanye berisiko tinggal slogan, sementara rakyat kembali menjadi penonton dalam pertunjukan politik elit.
