Poros Demokrasi — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan sejumlah catatan penting kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama BSSN yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/1/2026).
Dave mengawali dengan mengapresiasi pemaparan Kepala BSSN yang dinilainya cukup komprehensif, baik terkait evaluasi kinerja sebelumnya maupun rencana kerja ke depan. Menurutnya, penjelasan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan dan kebutuhan BSSN dalam menghadapi tantangan keamanan siber nasional.
“Paparan yang disampaikan tadi cukup lengkap, mulai dari capaian ke belakang hingga rancangan kerja ke depan. Ini tentu patut kita apresiasi,” ujar Dave.
Namun demikian, Dave menekankan perlunya evaluasi lebih mendalam terkait pagu anggaran yang telah diterima maupun yang diajukan ke depan. Ia mempertanyakan apakah anggaran yang ada saat ini sudah benar-benar memadai jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilan penanganan ancaman siber.
“Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup puas dengan pagu anggaran dan hasil yang dicapai selama ini, sementara kebocoran data masih terus terjadi, serangan siber masih berulang, dan pencurian data masih berlangsung?” tegasnya.
Dave juga menyoroti kendala pendanaan yang masih bergantung pada pencairan dalam bentuk pinjaman atau hibah. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada keterlambatan pengadaan peralatan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia BSSN.
“Akibatnya, baik pengadaan alat maupun upgrading dan upskilling personel menjadi tertunda, sementara ancaman siber terus meningkat,” jelasnya.
Selain itu, Dave menyinggung sejumlah persoalan ekosistem digital nasional, seperti belum rampungnya sistem tertentu, maraknya judi online, serta berbagai persoalan ruang digital dan perlindungan data. Meski tidak seluruhnya berada di bawah kewenangan langsung BSSN, ia menilai lembaga tersebut tetap memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari satu kesatuan ekosistem keamanan siber nasional.
Ia pun mempertanyakan sejauh mana payung hukum, kewenangan, anggaran, dan jumlah personel yang dimiliki BSSN saat ini mampu membantu mengurai berbagai persoalan tersebut agar tidak terus menumpuk di masa depan.
“Di saat yang sama, dunia digital Indonesia terus berkembang. Pengguna seluler dan internet meningkat, transformasi layanan pemerintah dan swasta juga semakin masif. Ini seharusnya diiringi dengan peningkatan kapasitas pelindung sibernya, yaitu BSSN itu sendiri,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Dave meminta penjelasan mengenai langkah-langkah strategis BSSN ke depan, khususnya dalam memastikan koordinasi lintas sektor yang efektif serta kemampuan adaptasi terhadap tren dan teknologi terbaru.
“Digital berkembang sangat cepat, selalu muncul teknologi, sistem, dan tren baru. Mungkin tidak semua bisa diprediksi, tetapi setidaknya kita perlu pijakan yang kuat agar kebijakan dan kapasitas BSSN bisa menyesuaikan perkembangan zaman,” pungkasnya.
