Poros Demokrasi Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Dapil Aceh, T.A. Khalid, mengkritik keras kunjungan Para Menteri diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, ke Aceh yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada mitra kerja Komisi IV DPR RI.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama pemerintah yang membahas upaya pemulihan pascabencana di sejumlah daerah terdampak. Rapat digelar pada 14 Januari 2026 di Kompleks Senayan, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dan dihadiri Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan.
“Walaupun saya tidak diberi tahu bahwa Menteri KKP datang ke Aceh, minimal saya tidak malu kepada masyarakat Aceh karena mitra saya tetap turun ke lapangan. Tapi ke depan ini harus menjadi catatan. Kami di DPR adalah mitra, bukan penonton,” tegas T.A. Khalid.
Ia mengaku bangga karena Komisi IV memberikan perhatian cepat terhadap Aceh pascabencana. “Kami mewakili masyarakat Aceh berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV. Baru kemarin paripurna, hari ini langsung sepakat menggelar rapat dengan tiga kementerian untuk membahas pemulihan pascabencana,” ujarnya.
T.A. Khalid juga menggambarkan betapa berat dampak bencana yang melanda Aceh, bahkan menurutnya lebih parah dibanding tsunami. Ia menjelaskan, longsor besar terjadi hingga ke area pegunungan, bukan hanya di pinggir gunung seperti kejadian sebelumnya. Ratusan hektare sawah tertimbun lumpur setinggi 1–3 meter, sehingga tidak bisa dipulihkan secara biasa.
“Ini problem berat. Sawah bukan hanya rusak, tapi tertanam lumpur tebal. Saya sudah berkomunikasi dengan kementerian, negara harus hadir. Kami meminta penambahan anggaran untuk rehabilitasi lahan pertanian Aceh,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta semua kementerian lebih menghargai DPR sebagai mitra kerja, terutama saat melakukan kunjungan ke daerah. “Tidak hanya Aceh, contoh ke Padang pun begitu. Hargai mitra. Karena ketika wilayah rusak dan rakyat kesulitan, kami yang paling berat menanggung beban politik dan tanggung jawab,” ujarnya.
T.A. Khalid juga menyoroti kerusakan hutan dan meminta perhatian serius pemerintah, termasuk penguatan anggaran untuk pengelolaan DAS dan rehabilitasi kawasan terdampak.
“Rapat tiga menteri hari ini sangat penting agar ada solusi konkret dan langkah bersama untuk masyarakat korban bencana,” tutupnya.
