Poros Demokrasi Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat kembali menjadi sasaran kemarahan publik. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD memicu gelombang penolakan luas di jagat maya dan ruang-ruang diskusi rakyat, dari media sosial hingga pojok-pojok warung di Terminal Kalideres. Isunya sederhana namun fatal, rakyat merasa suaranya hendak dipangkas, Jakarta 10 Januari 2026.
Di tengah situasi itu, peran Ketua DPR RI periode 2025–2029, Puan Maharani, ikut disorot. Publik menilai kepemimpinan DPR terlihat minim komunikasi dan respons. Ironisnya, justru sejumlah anggota DPR lain tampil lebih aktif menyuarakan sikap, mempertegas kesan bahwa institusi ini berjalan tanpa arah kepemimpinan yang jelas.
Krisis kepercayaan pun kian mengeras. Rakyat bertanya, kepada siapa lagi mereka harus percaya ketika lembaga representasi justru dianggap menjauh dari aspirasi publik. Aktivis dibungkam dengan berbagai cara, media menghadapi tekanan dan intimidasi dari oknum yang merasa kepentingannya terusik. Ruang demokrasi menyempit, sementara kekuasaan terasa semakin alergi terhadap kritik.
Di sisi lain, Kabinet Prabowo dinilai mulai digerogoti dari dalam. Jika kondisi ini dibiarkan, ia berpotensi menjadi bom waktu bagi pemerintahan. Rakyat memang terlihat diam, namun diam yang mengamati dan mencatat. Ketika Presiden tidak segera merombak pembantunya yang dinilai tidak pro-rakyat, tuntutan bisa berubah menjadi gerakan terbuka.
Kesabaran publik ada batasnya. Sejarah politik Indonesia terlalu sering membuktikan bahwa ketika rakyat berhenti percaya, yang runtuh bukan hanya individu, tetapi legitimasi kekuasaan itu sendiri.
