Oleh Surya Perana
Jakarta – Perusahaan pelat merah di Negeri Konoha memiliki jaringan yang sangat luas, mulai dari perusahaan induk hingga anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit dan buyut perusahaan. Hampir di setiap level terdapat jajaran komisaris dengan berbagai latar belakang.
Yang menjadi sorotan adalah ketika kursi komisaris justru diisi oleh relawan pemenangan, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, atau mereka yang dianggap berjasa secara politik. Kondisi seperti ini memunculkan pertanyaan besar mengenai profesionalisme dan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan negara.
Kerugian yang ditanggung negara bukan semata berasal dari gaji dan fasilitas yang diterima para komisaris. Yang lebih mahal adalah biaya dari keputusan yang keliru dan lemahnya fungsi pengawasan apabila jabatan tersebut diberikan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena kedekatan.
Publik juga mempertanyakan sejumlah pengangkatan yang dinilai lebih mengedepankan hubungan personal daripada rekam jejak profesional. Jika praktik seperti ini terus berlangsung, bagaimana mungkin tata kelola perusahaan negara dapat berjalan sehat?
Bayangkan jika mayoritas perusahaan pelat merah beserta anak usahanya dipenuhi oleh orang-orang yang dipilih karena loyalitas politik, bukan kemampuan. Siapa yang akan memastikan perusahaan dikelola secara profesional dan mampu menghasilkan keuntungan bagi negara?
Pertanyaan mendasarnya sederhana: siapa yang sebenarnya paling berwenang merekomendasikan dan menentukan pengangkatan komisaris di perusahaan pelat merah? Apakah mekanismenya benar-benar mengutamakan kompetensi, atau justru dipengaruhi kepentingan politik?
Sudah saatnya Presiden Wowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran komisaris BUMN di Negeri Konoha. Jabatan komisaris seharusnya menjadi amanah untuk mengawasi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kinerja perusahaan, bukan sekadar menjadi hadiah politik.
Jika perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan masih mencatat kerugian sementara kursi komisaris terus bertambah, publik berhak bertanya: apa sebenarnya ukuran keberhasilan para komisaris tersebut?
