Porosdemokrasi.com Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik praktik pengisian jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai masih sarat kepentingan politik, kekerabatan, dan balas jasa kepada relawan.
Dalam wawancara melalui sambungan telepon pada 18 Juli 2026, Lucius mengatakan praktik tersebut bukan hal baru dan telah berlangsung di berbagai rezim pemerintahan.
“Soal komisaris BUMN yang banyak diisi oleh kerabat dan relawan politik para pejabat, saya kira sudah lama dipraktikkan oleh rezim yang berkuasa. Selalu saja ada kecenderungan menjadikan BUMN sebagai lahan bancakan bagi keluarga, kerabat, dan relawan,” ujarnya.
Menurut Lucius, pola tersebut mencerminkan lemahnya visi kepemimpinan dalam membangun tata kelola BUMN yang profesional dan berorientasi pada kepentingan negara.
“Praktik ini memperlihatkan minimnya visi pemimpin untuk membangun tata kelola BUMN yang sungguh-sungguh mampu menopang roda perekonomian bangsa. Visi pemimpin yang cenderung nepotis sangat terlihat dari cara mereka memperlakukan BUMN,” katanya.
Ia menilai BUMN semestinya dikelola secara profesional agar menjadi perusahaan yang sehat, kompetitif, dan memberikan keuntungan bagi negara, bukan dijadikan sarana mengakomodasi kepentingan politik maupun keluarga.
“Bukannya berlomba menyehatkan BUMN agar membantu perekonomian, para pemimpin justru menjadikan BUMN sebagai alat menggantungkan nafsu memperkaya diri dan kelompoknya. Itu yang menjelaskan mengapa tidak banyak BUMN yang benar-benar berhasil dan menguntungkan,” tegasnya.
Lucius juga menyoroti masih banyaknya BUMN yang bergantung pada dukungan keuangan negara. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari tata kelola yang tidak berorientasi pada profesionalisme.
“BUMN justru terlihat menggerogoti keuangan negara karena terus membutuhkan subsidi. Penempatan komisaris berdasarkan pertimbangan kekerabatan adalah gambaran pemimpin yang tidak serius membenahi perekonomian, tidak serius mengelola perusahaan negara, dan membuka ruang bagi praktik koruptif. Pemimpin yang korup akan selalu melihat peluang ekonomi untuk kepentingan diri dan kelompoknya terlebih dahulu,” pungkasnya.
