Porosdemokrasi.com Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik keras terhadap orientasi pemerintah yang dinilai terlalu berbangga dengan tingginya serapan anggaran, namun belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua DKPP, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (16/7), dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025.
Menurut Deddy, evaluasi pemerintah tidak boleh berhenti pada angka penyerapan anggaran yang mencapai 98 hingga 99 persen. Yang lebih penting adalah mengukur sejauh mana anggaran tersebut benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Kita seharusnya berbicara tentang KPI, target pembangunan yang berhasil diwujudkan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya bagi negara. Jangan hanya puas karena serapan anggaran tinggi,” tegas Deddy di ruang sidang Komisi II DPR RI.
Ia menilai pembahasan anggaran semestinya juga mengulas risiko, hambatan, dan efektivitas program sebagai dasar penyusunan APBN yang lebih efisien dan berdampak pada masa mendatang.
Namun perhatian utama Deddy tertuju pada kondisi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya Kalimantan Utara, yang disebutnya semakin memprihatinkan akibat minimnya pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, anggaran pembangunan kawasan perbatasan sempat dialihkan untuk penanganan bencana di Sumatera, sehingga berbagai proyek strategis terhenti. Dampaknya kini dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ketiadaan jalan membuat distribusi sembako terhambat, BBM sulit diperoleh, dan pasokan listrik terus menurun. Saat ini listrik rata-rata hanya menyala sekitar empat jam setiap hari, bahkan dalam satu hingga dua bulan ke depan dikhawatirkan padam total,” ungkapnya.
Deddy juga menggambarkan buruknya akses layanan kesehatan di kawasan pedalaman. Warga yang sakit nyaris tidak memiliki kesempatan memperoleh pertolongan medis karena tidak tersedia akses transportasi yang layak.
“Kalau ada warga sakit, hampir pasti meninggal karena tidak mungkin dibawa keluar. Masih harus ditandu menembus hutan seperti di Mentarang. Ini persoalan kemanusiaan yang tidak boleh terus dibiarkan.”
Yang paling memprihatinkan, lanjut Deddy, masyarakat perbatasan mulai kehilangan kepercayaan terhadap kehadiran negara.
Ia mengaku menerima langsung keluhan warga yang menyampaikan keputusasaan mereka.
“Mereka berkata kepada saya, ‘Kami cinta negara ini, Pak. Tapi kalau kami terus ditelantarkan, pindahkan saja kami ke Malaysia. Untuk apa kami tetap di sini kalau tidak dipedulikan?'”
Selain kesulitan memperoleh kebutuhan pokok, warga juga tidak mampu menjual hasil pertanian karena akses jalan yang buruk. Akibatnya, perekonomian masyarakat lumpuh dan banyak anak terpaksa menghentikan pendidikan.
Deddy meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengambil peran lebih besar sebagai pusat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan dengan mendorong kementerian dan lembaga terkait mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada Presiden agar pembangunan kawasan perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah.
“Ini bukan hanya soal anggaran. Ini soal manusia-manusia Indonesia yang berada di garis terdepan menjaga kedaulatan negara. Negara tidak boleh membiarkan mereka hidup tanpa jalan, tanpa listrik, tanpa layanan kesehatan, dan tanpa harapan.”
Pernyataan Deddy menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup diukur dari tingginya serapan APBN, melainkan dari hadirnya negara hingga ke pelosok negeri, terutama di kawasan perbatasan yang menjadi wajah terdepan kedaulatan Indonesia.
