Poros Demokrasi – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero),Komplek senayan Rabu 11 Februari 2026.
RDP tersebut membahas tiga agenda utama, yakni evaluasi penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera, dukungan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih, serta berbagai isu strategis lainnya.
Dalam forum itu, Rivqy mengapresiasi gerak cepat Pertamina dalam menangani dampak bencana di Sumatera. Ia menilai jajaran direksi telah memberikan paparan yang singkat, padat, dan jelas.
“Saya mengapresiasi respons cepat Pak Dirut dalam penanganan bencana di Sumatera. Kalau dihubungi, bukan hanya balas pesan, tapi langsung telepon. Itu menunjukkan keseriusan,” ujarnya.
Namun demikian, Rivqy menyoroti persoalan komunikasi di level bawah yang dinilainya masih berbelit dan sulit diakses, termasuk oleh DPR.
“Dirut sudah oke, tapi di bawahnya ini komunikasinya ruwet. Saya tidak hanya sekali dua kali mengalami kemacetan komunikasi. Ini harus dievaluasi, apalagi dalam situasi bencana,” tegasnya.
Usulan Depo BBM di Jember
Rivqy juga menyinggung persoalan distribusi BBM di wilayah Jember yang sempat terhenti hingga empat hari akibat jalur suplai dari Banyuwangi terputus karena longsor. Kondisi itu sempat memicu kepanikan warga.
“Ketika jalur putus, suplai mati. Warga hampir membeli BBM ke kota sebelah dan sempat ada pelarangan. Kalau terlambat sedikit, bisa chaos,” ungkapnya.
Ia kembali mengusulkan pembangunan depo baru di Jember serta opsi suplai melalui jalur kereta api guna mengurangi risiko ketergantungan pada satu jalur distribusi.
RDMP Balikpapan dan Kilang Tuban
Terkait peresmian RDMP Balikpapan, Rivqy menyampaikan selamat, namun mengingatkan masih adanya sejumlah pekerjaan rumah, termasuk isu kerja sama dan penyelesaian kewajiban finansial.
Ia juga mempertanyakan kemampuan proyek tersebut dalam membayar utang agar tidak membebani keuangan Pertamina secara keseluruhan.
Selain itu, ia menyinggung kelanjutan pembangunan Kilang Tuban yang hingga kini belum terealisasi, meski infrastruktur pendukung seperti lahan dan pipa gas dinilai telah tersedia.
“Kalau RDMP Balikpapan dianggap sukses, maka Tuban harus segera direalisasikan. Resource sudah ada, tinggal kemauan dan kepastian eksekusi,” ujarnya.
Soroti Ketahanan Energi dan Storage
Dalam kunjungan kerja ke Batam, Rivqy menyoroti optimalisasi storage energi di kawasan Selat Malaka, khususnya di Tanjung Uban. Ia mengingatkan ketahanan energi nasional saat ini diperkirakan hanya sekitar satu bulan.
“Kalau terjadi konflik global hari ini, ketahanan energi kita harus benar-benar diperhatikan. Presiden juga sangat konsen terhadap isu geopolitik. Storage perlu diperbesar,” katanya.
Ia mengapresiasi pembangunan LNG hub di Lhokseumawe sebagai langkah strategis agar Indonesia tidak lagi bergantung pada hub luar negeri seperti Singapura.
Evaluasi Holding dan Perampingan Manajemen
Rivqy juga mempertanyakan progres pembentukan subholding dan proses merger di tubuh BUMN energi. Ia menegaskan merger harus disertai perampingan manajemen agar efektif.
“Jangan sampai merger, tapi manajemennya tetap gemuk. Itu tidak efektif. Targetnya kapan? Timeline-nya harus jelas,” ujarnya.
LPG Subsidi dan Nasib Agen Eksisting
Isu lain yang disoroti adalah penambahan outlet LPG subsidi di tengah kuota yang terbatas. Ia meminta kejelasan mekanisme pembagian kuota agar tidak merugikan agen lama.
“Kuota LPG subsidi ini terbatas. Jangan sampai agen lama yang selama ini hidup dari penjualan LPG justru terdampak karena pembagian yang tidak proporsional,” tegasnya.
Pilot Project PGN Dipertanyakan
Di akhir pernyataannya, Rivqy menyinggung rencana pilot project PGN di Batam. Ia meminta agar proyek tersebut benar-benar dihitung secara bisnis dan tidak sekadar bersifat pencitraan.
“Apakah ini sudah dihitung secara bisnis atau hanya untuk kebutuhan media sosial? Pemerintah sudah banyak investasi di sektor energi, jangan sampai tidak optimal,” katanya.
Ia menyarankan agar proyek serupa diprioritaskan di kota dengan jaringan gas rumah tangga yang lebih matang, seperti Prabumulih atau Surabaya.
Rivqy menegaskan seluruh catatan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan sekaligus pengawasan DPR agar Pertamina semakin kuat, responsif, dan mampu menjaga ketahanan energi nasional di tengah tantangan global.
