Porosdemokrasi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan penerapan biaya transit kapal di Selat Malaka dalam Simposium SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Gagasan ini disebut terinspirasi dari skema di Selat Hormuz.
Purbaya menilai Indonesia perlu memaksimalkan posisi strategisnya di jalur perdagangan global, sejalan arahan Prabowo Subianto. Ia juga mengusulkan pembagian pendapatan levy bersama Malaysia dan Singapura.
Namun, pemerintah Singapura langsung menolak. Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menegaskan Selat Malaka adalah jalur internasional yang dilindungi UNCLOS.
Singapura menyatakan tidak akan mendukung kebijakan yang membebani pelayaran global. Wacana ini pun memicu perdebatan soal kedaulatan ekonomi dan aturan jalur laut internasional.
