Poros Demokrasi – Ketua Umum Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) Kolonel (Purn) Sugeng Waras melontarkan orasi tajam saat menghadiri deklarasi Gerakan Masyarakat Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/02). Dalam pidatonya yang diawali dengan takbir, Sugeng menyampaikan kritik terbuka terhadap pemerintahan saat ini, termasuk terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sugeng menegaskan dirinya merupakan pendukung Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengaku merasa perlu mengingatkan demi menjaga kehormatan kepala negara dan keutuhan NKRI.
“Saya pendukung Presiden Prabowo, tetapi saya wajib mengingatkan. Negara ini terdiri dari empat unsur: pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan dari luar negeri,” ujar Sugeng di hadapan peserta deklarasi yang terdiri dari sejumlah tokoh nasional, purnawirawan TNI-Polri, serta perwakilan GMKR dari berbagai daerah.
Dalam orasinya, Sugeng menyinggung laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang sempat memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024. Ia meminta pemerintah tidak mengabaikan isu tersebut, terlebih di tengah munculnya wacana penempatan Jokowi dalam Dewan Pertimbangan Presiden.
Sugeng bahkan menggunakan pernyataan bernada sangat keras terhadap Jokowi dan secara terbuka menolak kemungkinan mantan presiden itu menduduki jabatan penasihat presiden. Ia juga menyinggung polemik lama terkait pernyataan Jokowi soal PKI dan TNI, serta mendesak agar Jokowi tidak lagi diberi ruang dalam lingkar kekuasaan.
Tak hanya itu, Sugeng juga mengkritik kondisi wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya “terkoyak-koyak” oleh kepentingan oligarki. Ia meminta pemerintah bersikap terbuka dan berpihak pada rakyat.
Di hadapan massa GMKR, Sugeng turut menyoroti keputusan Presiden Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ia menilai Gibran memiliki banyak kekurangan dan secara tegas meminta agar dilakukan evaluasi, bahkan pencopotan.
“Ini bukan kebencian, tapi bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan kepala negara dan masa depan bangsa,” kata Sugeng.
Deklarasi GMKR sendiri berlangsung dengan narasi utama perlawanan terhadap praktik oligarki yang dinilai menggerus kedaulatan rakyat. Para deklarator menyebut GMKR bukan gerakan liar, melainkan manifestasi keresahan masyarakat atas arah kebijakan negara.
Di akhir orasinya, Sugeng menyerukan persatuan dan keberanian rakyat. “Wahai bangsaku, jangan pernah takut. Tanamkan keberanian dalam dirimu. Bersatulah,” serunya, disambut tepuk tangan peserta yang memadati Gedung Joang 45.
