Poros Demokrasi – Tekanan publik di media sosial terhadap rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Desakan ini muncul seiring kekhawatiran masyarakat atas kinerja sejumlah menteri yang dinilai tidak solid dan mulai menunjukkan agenda politik sendiri.
Pengamat politik dan lingkungan, Bule, menegaskan Presiden Prabowo harus segera membersihkan kabinet dari pembantu-pembantu yang tidak loyal. Ia menilai, adanya menteri yang menghimpun kekuatan politik di luar garis kebijakan presiden berpotensi menciptakan instabilitas serius.
“Presiden tidak boleh membiarkan manuver politik liar di dalam kabinet. Jika dibiarkan, ini sangat berisiko dan bisa menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas pemerintahan,” ujar Bule, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, langkah paling aman bagi Presiden Prabowo adalah segera mengganti menteri-menteri bermasalah, terutama mereka yang sudah mulai bermain dalam peta politik 2029. Ambisi politik dini dinilai bisa mengganggu fokus pemerintahan dan melemahkan otoritas presiden.
Bule juga menyoroti masih kuatnya pengaruh menteri-menteri warisan kabinet Presiden Joko Widodo di dalam pemerintahan Prabowo. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memunculkan loyalitas ganda.
Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti membeli rumah baru tanpa mengganti kunci dan penjaga lama. “Pemilik rumah bisa saja tidur, tapi orang lama masih memegang kunci. Ini berbahaya. Bisa masuk kapan saja,” tegasnya.
Seharusnya, kata Bule, ketika Presiden Prabowo mulai memimpin, seluruh sistem pengamanan politik dan birokrasi sudah diperbarui. Loyalitas tunggal kepada presiden menjadi syarat mutlak.
Ia menegaskan, keputusan presiden tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pembantu-pembantunya. Gerakan senyap yang kini mulai terlihat harus segera dihentikan melalui reshuffle menyeluruh.
“Jika dibiarkan, kekuatan politik di dalam kabinet akan terus tumbuh dan menjalar. Pada akhirnya, presiden sendiri yang terjebak tanpa ruang manuver,” pungkasnya.
