porosdemokrasi, Tangerang — Kementerian Agama kembali membawa kabar baik dari luar negeri. Sepulang dari kunjungan kerja ke Mesir, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Universitas Al-Azhar, Kairo, menunjukkan kesiapan untuk memperkuat kerja sama pendidikan tinggi keagamaan dengan Indonesia, termasuk rencana pengiriman dosen dan tenaga ahli Bahasa Arab.
Menurut Menag, sinyal positif itu muncul dalam rangkaian pertemuan antara delegasi Indonesia dengan otoritas pendidikan dan keagamaan Mesir. Kerja sama tersebut mencakup asistensi mutu bagi perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta, mulai dari UIN, IAIN, hingga PTKIS.
“Al-Azhar bersedia memberikan asistensi terhadap perguruan tinggi keagamaan di Indonesia untuk penguatan kendali mutu,” ujar Nasaruddin di Tangerang, Kamis (22/1/2026).
Lebih jauh, Al-Azhar disebut siap mengirim antara 200 hingga 1.000 tenaga ahli Bahasa Arab ke Indonesia. Sebuah tawaran yang terdengar menjanjikan, terutama bagi sistem pendidikan yang selama ini masih sibuk menata administrasi, sementara kualitas penguasaan bahasa dan riset sering tertinggal di pinggir meja rapat.
Pemerintah Mesir dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada April 2026 untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU). Dokumen tersebut diharapkan menjadi fondasi kerja sama jangka panjang yang, setidaknya di atas kertas, akan membawa pendidikan tinggi Islam Indonesia melompat ke level yang lebih kompetitif dan relevan dengan tuntutan zaman.
Pujian Global dan Pekerjaan Rumah Nasional
Selain kerja sama pendidikan, Menag juga menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh apresiasi internasional dalam forum-forum pertemuan di Mesir. Indonesia disebut memiliki posisi strategis dalam pengembangan sains dan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), yang kini mulai dilihat sebagai instrumen baru peradaban dunia Islam.
Dalam dialog dengan Menteri Wakaf Mesir, Usamah Al-Sayyid Al-Azhari, dibahas pentingnya mengantisipasi perkembangan teknologi agar AI tidak menjadi ancaman terhadap nilai-nilai keagamaan, melainkan alat untuk memperkuat peradaban.
Namun, pujian itu datang bersamaan dengan ekspektasi. Indonesia dinilai berpotensi menjadi episentrum baru pengembangan peradaban Islam modern—sebuah label prestisius yang menuntut kesiapan nyata, bukan sekadar narasi optimistis dalam forum internasional.
Menag menegaskan bahwa pengakuan tersebut semestinya menjadi tantangan bersama.“Indonesia dituntut untuk menjadi episentrum baru pengembangan peradaban dunia Islam modern,” ujarnya.
Di tengah pengakuan global itu, publik di dalam negeri masih menunggu jawaban yang lebih konkret: apakah kesiapan institusi, kualitas sumber daya manusia, dan keberanian melakukan pembenahan mendasar telah sejalan dengan pujian yang disematkan dunia. Sebab, menjadi pusat peradaban bukan hanya soal diundang berbicara, tetapi tentang kesanggupan menjawab persoalan di rumah sendiri. (Stn)
