Poros Demokrasi – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan keras Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengkritik jajaran elit Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang tetap meminta tantiem atau bonus meski perusahaan mencatatkan kerugian.
Rivqy menilai kritik Presiden Prabowo bukan sekadar teguran biasa, melainkan peringatan keras sekaligus koreksi moral terhadap tata kelola BUMN yang dinilai semakin menjauh dari nilai profesionalisme dan tanggung jawab publik.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” tegas Rivqy di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai praktik meminta tantiem di tengah kinerja buruk merupakan bentuk normalisasi kegagalan yang berbahaya dan tidak boleh terus dibiarkan di tubuh BUMN.
“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi dan bertanggung jawab, bukan justru menuntut penghargaan,” ujarnya dengan nada keras.
Menurut Rivqy, kemajuan BUMN mustahil tercapai tanpa keteladanan dari para pemimpinnya. Profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama, bukan sekadar formalitas jabatan.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” katanya.
Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, lanjut Rivqy, akan terus mendorong reformasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMN, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta sistem remunerasi yang adil dan rasional.
Ia menegaskan bahwa kritik keras Presiden Prabowo bukan bertujuan melemahkan BUMN, melainkan memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” pungkasnya.
