Poros Demokrasi Jakarta — Ketegangan global kembali meningkat setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Sejumlah pakar politik dan pertahanan dalam diskusi Forum Denpasar 12 menilai Indonesia harus konsisten memegang mandat konstitusi sebagai negara pendukung perdamaian dunia.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan Indonesia perlu membaca dinamika global secara jernih, tanpa kehilangan komitmen pada perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. “Pergeseran kekuatan global ini nyata dan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan politik negara, termasuk Indonesia,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).
Guru Besar St. Petersburg State University, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, menyebut kedaulatan negara kini semakin bersifat kondisional, terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan geopolitik memadai. “Kohesi internal dan pemerintahan yang kuat adalah kunci agar Indonesia tidak mudah diintervensi,” tegasnya.
Sementara Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto mempertanyakan apakah langkah Amerika Serikat ini merupakan kebijakan negara atau sekadar kebijakan politik pemerintahan Donald Trump yang mungkin tidak berlanjut usai masa jabatannya. “Kasus Venezuela adalah anomali. Belum tentu dapat direplikasi di negara lain dalam waktu dekat,” katanya.
Dari perspektif hukum internasional, Ketua Departemen HI FISIPOL UGM, Ririn Tri Nurhayati, menilai operasi militer tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan negara dan bertentangan dengan Piagam PBB. Ia menekankan pentingnya Indonesia menjaga stabilitas domestik sambil memperkuat kerja sama internasional.
Peneliti CSIS, Andrew W. Mantong, menilai operasi ini menunjukkan bentuk intervensi modern yang tidak lagi harus menghancurkan batas negara, melainkan memanfaatkan kelemahan domestik. “Ketidakmampuan pemerintah Venezuela mengelola sumber daya membuat negara itu rentan,” ujarnya.
Di sisi lain, wartawan senior Saur Hutabarat melihat isu ini sebagai refleksi persoalan kepemimpinan dan psikologi politik global, yang dapat berdampak serius bila tidak ditangani.
Para pembicara sepakat Indonesia harus cermat, tidak reaktif, dan tetap berpihak pada perdamaian dunia sambil memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah ketidakpastian geopolitik global.
