Porosdemokrasi.com – Presenter kondang sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan karena aktivitasnya di dunia hiburan, melainkan setelah beredarnya unggahan di media sosial yang mengaitkan sejumlah orang terdekatnya dengan jabatan strategis di perusahaan maupun lembaga milik negara.
Unggahan tersebut menampilkan daftar nama yang disebut memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan Raffi Ahmad dan kini menduduki posisi penting, mulai dari direktur utama, komisaris BUMN, hingga wakil menteri. Narasi yang beredar memicu gelombang kritik dan tudingan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan publik.
Empat nama yang paling banyak disorot dalam unggahan tersebut adalah:
Tubagus Fiki Chikara Satari, yang disebut sebagai kakak ipar Raffi Ahmad, menjabat Direktur Utama TVRI.
Barry Tamin, yang menjabat Komisaris PT Sarinah.
Dony Oskaria, yang saat ini menjabat Wakil Menteri BUMN.
Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad, kini menjabat Komisaris PT Krakatau Posco.
Nama Mufli Budi Ananda menjadi sorotan paling tajam karena latar belakangnya sebagai orang dekat Raffi Ahmad. Penunjukannya sebagai komisaris di PT Krakatau Posco memicu perdebatan mengenai kompetensi, proses seleksi, serta transparansi pengisian jabatan di perusahaan yang bergerak di sektor industri baja tersebut.
Kolom komentar media sosial pun dipenuhi beragam respons bernada sinis. Salah satu komentar yang ramai mendapat perhatian berbunyi, “Mungkin direksi juga senang kalau yang ngawasin nggak ngerti apa-apa.” Komentar lain menyebut, “KKN merajalela,” sementara warganet lainnya menulis, “Yang penting loyalitas, bukan kompetensi.”
Tidak sedikit pula yang mengaitkan polemik tersebut dengan kondisi politik nasional. Sejumlah komentar bahkan menyeret nama Presiden ketujuh RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kritik terhadap praktik pengangkatan pejabat yang dinilai lebih mengutamakan kedekatan dibanding profesionalisme.
Meski demikian, hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pengangkatan nama-nama tersebut dilakukan karena hubungan pribadi dengan Raffi Ahmad. Pemerintah maupun pihak terkait juga belum memberikan tanggapan resmi terhadap narasi yang berkembang di media sosial.
Polemik ini kembali memunculkan tuntutan publik agar proses pengisian jabatan di BUMN dan lembaga negara dilakukan secara transparan, berbasis kompetensi, serta bebas dari konflik kepentingan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
