Porosdemokrasi — Kehadiran sejumlah kader Partai Gerindra dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Tercatat sekitar 20 kader Gerindra menempati posisi strategis sebagai menteri, wakil menteri.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan komposisi kabinet. Namun demikian, pengamat menilai pentingnya evaluasi kinerja secara berkala terhadap para pejabat publik, termasuk mereka yang berasal dari partai politik pengusung pemerintahan, Jakarta, 9 Maret 2026.
Evaluasi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan optimal.
Sejumlah kader Gerindra dipercaya mengisi posisi menteri dalam kabinet. Di antaranya Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemudian Sugiono menjabat Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Posisi Menteri Sekretaris Negara dipegang Prasetyo Hadi, sementara Fadli Zon menjabat Menteri Kebudayaan. Di sektor hukum, jabatan Menteri Hukum dipercayakan kepada Supratman Andi Agtas.
Sementara itu, Maruarar Sirait menjabat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di bidang perencanaan pembangunan nasional, posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas dipegang Rachmat Pambudy.
Selanjutnya Ferry Juliantono menjabat Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Selain posisi menteri, kader Gerindra juga menempati sejumlah posisi wakil menteri. Di antaranya Angga Raka Prabowo yang menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Kemudian Muhammad Syafi’i sebagai Wakil Menteri Agama, serta Thomas Djiwandono yang menjabat Wakil Menteri Keuangan. Nama lain termasuk Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Helvi Yuni Moraza sebagai Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Di bidang olahraga, Taufik Hidayat menjabat Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi diangkat menjadi Menteri Haji dan Umrah. Selanjutnya Rohmat Marzuki menjabat Wakil Menteri Kehutanan, dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan.
Pengamat menilai evaluasi kinerja kabinet merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Hal ini penting untuk memastikan setiap pejabat publik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
Dengan jumlah kader partai yang cukup besar dalam kabinet, publik berharap kinerja para pejabat tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi berkala dinilai dapat menjadi langkah konstruktif untuk menjaga kualitas pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kabinet.
