Jakarta – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyoroti rencana reshuffle kabinet, khususnya posisi Menteri Pariwisata. Ia menilai Menteri Pariwisata tidak memiliki kompetensi yang memadai sehingga tidak layak dipertahankan dalam kabinet.
Jerry juga menyoroti persoalan keamanan dan kenyamanan wisatawan asing di Bali. Menurutnya, adanya WNA yang diusir hingga maraknya aksi begal terhadap warga asing menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam sistem pariwisata dan keamanan.
“Bagaimana wisata bisa ramah bagi wisatawan kalau pengusiran WNA, bahkan aksi begal terhadap warga asing, masih marak terjadi? Ini menunjukkan ada sistem yang rusak dan perlu diperbaiki,” ujar Jerry Massie, Jumat (21/8/2026).
Menurut Jerry, Presiden Prabowo Subianto perlu belajar dari pola Presiden Soeharto dalam memilih menteri. Ia menilai seorang menteri harus memiliki prestasi, pengalaman, kecerdasan, integritas, serta profesionalitas.
“Kalau bicara kabinet, Prabowo harus belajar kepada Soeharto dalam memilih menteri yang berprestasi, berpengalaman, cerdas, jujur, dan profesional. Tidak perlu jumlah menteri dan wakil menteri sampai ratusan, tetapi yang terpenting semuanya berkualitas,” katanya.
Jerry mempertanyakan keberadaan dua hingga tiga wakil menteri di sejumlah kementerian apabila tidak diikuti dengan peningkatan kinerja dan prestasi yang sesuai dengan harapan publik.
“Bayangkan, saat ini sudah ada dua bahkan tiga wakil menteri di sejumlah kementerian, tetapi kinerja dan prestasinya belum sesuai harapan publik. Pada zaman Soeharto, tidak ada wakil menteri sebanyak sekarang. Namun, orang-orang yang dipilih memiliki kompetensi. Saat itu juga ada sekitar lima sampai enam Menteri Muda,” jelasnya.
Ia kemudian menyebut sejumlah tokoh yang pernah menduduki posisi penting di pemerintahan dan dinilai memiliki kompetensi di bidang masing-masing, seperti Emil Salim, Prof. Ali Wardhana, Ali Alatas, Ali Murtopo, Widjojo Nitisastro, Soemitro Djojohadikusumo, Fuad Hasan, Mochtar Kusumaatmadja, Joop Ave, Tanri Abeng, J.B. Sumarlin, Radius Prawiro, Fuad Bawazier, dan Prof. Subroto.
“Nama-nama tersebut adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka memiliki kapasitas, pengalaman, dan kompetensi,” ujar Jerry.
Menurutnya, pola pemilihan pejabat pada era Soeharto menerapkan prinsip right man, right place, right time, serta keberanian berpikir out of the box.
“Rumus pemilihan Soeharto adalah right man, right place, right time, selain berpikir out of the box. Yang paling penting, fit and proper test tidak dilakukan sembarangan. Itu menjadi salah satu kunci dalam memilih kabinet,” katanya.
Jerry juga menyebut konsep 3H, yakni heart, hand, and head, sebagai gambaran mengenai kualitas seorang pejabat yang ideal.
“Seorang pejabat harus memiliki heart, yaitu integritas dan hati yang baik; hand, kemampuan bekerja; serta head, kecerdasan dalam berpikir dan mengambil keputusan,” jelasnya.
Ia mencontohkan B.J. Habibie yang menurutnya mulai diperhatikan Soeharto ketika berkunjung ke Jerman. Habibie kemudian dipercaya menduduki posisi penting dan dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya.
“B.J. Habibie saja dilirik Soeharto ketika berkunjung ke Jerman dan kemudian sukses. Bukan menteri gagal atau koruptor yang dipilih Soeharto. Bahkan Panglima TNI L.B. Moerdani, Muhammad Jusuf, dan M. Pangabean merupakan orang-orang hebat dan cerdas,” ungkap Jerry.
Lebih lanjut, Jerry mengingatkan agar pemilihan menteri tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik, hubungan personal, prinsip like and dislike, maupun budaya ABS (asal bapak senang).
“Kalau pemilihan menteri terlalu politis, berdasarkan like and dislike, serta ABS, maka akan gagal karena kualitasnya rendah. Akibatnya, kabinet bisa kacau-balau dan gaduh,” pungkasnya.
