Prabowo Diminta Berani Evaluasi Kabinet, Pengamat: Jangan Pertahankan Menteri yang Jadi Beban Rakyat

Jakarta – Pengamat politik dan media sosial Agus Partono menilai Presiden Prabowo Subianto harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Menurutnya, sejumlah menteri dinilai belum mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan, bahkan beberapa di antaranya kerap membuat blunder yang memicu polemik di tengah masyarakat.

Agus mengatakan, Presiden Prabowo tidak boleh menutup mata terhadap berbagai kritik dan masukan yang terus disampaikan publik mengenai kinerja para pembantunya. Ia menegaskan, menteri yang dinilai gagal menjalankan tugas atau justru merugikan kepentingan rakyat seharusnya tidak lagi dipertahankan.

“Jika Presiden Prabowo benar-benar mendengar suara rakyat, maka ia harus berani mencopot menteri yang berkinerja buruk. Jangan sampai evaluasi kabinet hanya menjadi wacana tanpa tindakan nyata,” ujar Agus Partono saat memberikan keterangan di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Senin (7/7/2026).

Menurut Agus, masyarakat kini menunggu keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan politik yang tegas, bukan sekadar menyampaikan komitmen tanpa langkah konkret.

“Yang ditunggu rakyat adalah keberanian Presiden Prabowo. Jangan hanya omon-omon. Presiden harus membuktikan bahwa kepentingan rakyat berada di atas kepentingan politik,” katanya.

Agus juga menyoroti komposisi Kabinet Merah Putih yang menurutnya masih didominasi oleh figur-figur yang selama ini dikaitkan publik dengan kelompok yang kerap disebut sebagai “Geng Solo”. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan persepsi bahwa ruang gerak Presiden Prabowo dalam melakukan pembenahan kabinet menjadi terbatas.

“Selama figur-figur yang dinilai tidak sejalan dengan agenda perubahan masih mendominasi kabinet, publik akan terus mempertanyakan independensi Presiden dalam menjalankan pemerintahannya,” ucap Agus.

Ia menambahkan, evaluasi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi. Namun, menurutnya, kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Hingga saat ini, Istana belum menyampaikan pernyataan resmi terkait kemungkinan melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih. Namun, desakan dari berbagai kalangan agar dilakukan evaluasi terhadap menteri yang dinilai berkinerja rendah terus mengemuka seiring meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *